Gubernur Koster Pimpin Rapat Penetapan LP2B, Bali Lampaui Target Nasional 87 Persen
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster memimpin rapat koordinasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut menyepakati penetapan LP2B Provinsi Bali seluas 56.098,76 hektare, atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024. Angka itu telah memenuhi target minimal nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 87 persen.
Gubernur Koster menegaskan, penetapan LP2B menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Bali di tengah tingginya tekanan alih fungsi lahan.
Menurutnya, perlindungan lahan pertanian harus menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.
Rapat juga menyepakati tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penetapan LP2B.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemerintah daerah di Bali untuk segera menetapkan dan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
Dari hasil pemetaan yang disepakati, Kabupaten Tabanan memiliki luasan LP2B terbesar, yakni 16.936,23 hektare, diikuti Gianyar 7.651,93 hektare, Buleleng 7.233,54 hektare, dan Badung 6.922,41 hektare.
Selanjutnya, Jembrana 6.203,28 hektare, Karangasem 5.479,23 hektare, Klungkung 2.942,34 hektare, Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.
Selain membahas perlindungan lahan pertanian, rapat juga mengevaluasi perkembangan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali. Berdasarkan data per 22 Juli 2026, sebanyak 363.247 kepala keluarga telah mendaftar atau 28,11 persen dari total sasaran 1.292.152 kepala keluarga.
Dari jumlah tersebut, 341.544 kepala keluarga telah lolos verifikasi administrasi kependudukan, sedangkan 13.920 agen telah direkrut untuk mendukung proses pendataan di seluruh Bali.
Untuk program bantuan sosial, tercatat 355.500 pendaftar BPNT, dengan 133.662 keluarga berpotensi layak menerima bantuan. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat 344.206 pendaftar, dengan 50.404 keluarga berpotensi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
Dalam rapat yang sama, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan melaporkan, progres Sensus Ekonomi 2026 di Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden. Capaian tersebut menempatkan Bali di posisi ke-18 nasional dan sedikit berada di bawah rata-rata nasional sebesar 61,19 persen.
Menutup rapat, Gubernur Koster meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat pendataan Sensus Ekonomi 2026 agar target nasional dapat tercapai.
Ia menegaskan, data yang akurat akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta mendukung transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
