ASDP dan Pemprov Jatim Percepat Pengembangan Pelabuhan Ketapang sebagai Simpul Strategis Penghubung Jawa-Bali
M-RadarNews – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah konkret untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang menjadi simpul transportasi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas layanan, tetapi juga mendukung konektivitas nasional yang kian vital di tengah pertumbuhan mobilitas dan logistik antar-pulau.
Latar Belakang dan Urgensi Pengembangan
Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia, melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk yang menjadi jalur utama penghubung Jawa-Bali. Dalam lima tahun terakhir, volume kendaraan yang melintas terus meningkat, terutama saat musim mudik Lebaran dan libur sekolah. Data ASDP menunjukkan bahwa pada puncak arus mudik Lebaran 2025, jumlah kendaraan yang menyeberang mencapai 12.000 unit per hari, melampaui kapasitas dermaga eksisting yang hanya mampu menampung 8.000 unit per hari. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan waktu tunggu yang membengkak, sehingga mendorong perlunya percepatan pengembangan infrastruktur.
Sinergi ASDP dan Pemprov Jatim
Komitmen percepatan ini mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada Kamis, 2 Juni 2026. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik, melainkan juga pada penguatan ekosistem transportasi secara terintegrasi. Menurutnya, seluruh aspek mulai dari kapasitas dermaga, pola operasional kapal, area penyangga kendaraan, hingga rekayasa lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus dirancang secara holistik.
Gubernur Khofifah menyambut baik inisiatif tersebut dan berjanji akan mendorong agar pengembangan Pelabuhan Ketapang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai bahwa pelabuhan ini bukan hanya menjadi gerbang ekonomi Jawa Timur, tetapi juga penopang pariwisata Bali dan konektivitas nasional. Dukungan Pemprov Jatim akan diwujudkan melalui penyusunan masterplan, pengembangan kawasan penyangga di kedua sisi lintasan, peningkatan standar armada kapal, dan pembangunan akses menuju kawasan Bulusan sebagai area buffer.
Rencana Pengembangan Bertahap hingga 2029
ASDP telah menyusun rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap hingga tahun 2029. Program ini mencakup peningkatan kapasitas dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, serta pembangunan dermaga baru. Berikut adalah rincian rencana pengembangan tersebut:
| Tahun | Kegiatan | Target |
|---|---|---|
| 2026 | Peningkatan kapasitas Dermaga 1 dan 2 | +30% kapasitas |
| 2027 | Pembangunan dermaga baru (Dermaga 3) | Tambahan 20% kapasitas |
| 2028 | Optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area | Kapasitas tampung 5.000 unit kendaraan |
| 2029 | Pembangunan akses penghubung dan sistem rekayasa lalu lintas | Integrasi penuh dengan jaringan jalan nasional |
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat dan Ekonomi
Pengembangan Pelabuhan Ketapang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, terutama pengguna jasa penyeberangan, waktu tunggu akan berkurang drastis dan kenyamanan meningkat. Bagi dunia usaha, kelancaran logistik antara Jawa dan Bali akan menekan biaya distribusi dan memperkuat rantai pasok. Sementara bagi pemerintah, proyek ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Banyuwangi dan sekitarnya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, pengembangan ini juga memerlukan perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial. Pembangunan dermaga baru dan buffer area harus mempertimbangkan dampak ekologis di sekitar Selat Bali. Selain itu, relokasi pemukiman dan lahan pertanian di kawasan Bulusan perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik sosial.
Kolaborasi Multi-Pihak sebagai Kunci Sukses
Heru Widodo menekankan bahwa keberhasilan transformasi Pelabuhan Ketapang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi dalam penataan kawasan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pengaturan lalu lintas menjadi faktor penting untuk mewujudkan layanan penyeberangan yang aman, andal, dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa ASDP akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa Pemprov Jatim siap memfasilitasi percepatan perizinan dan penyediaan lahan. Ia juga mendorong agar pengembangan Pelabuhan Ketapang dapat terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis lainnya di Jawa Timur, seperti Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda, sehingga tercipta sinergi antarmoda transportasi.
Kronologi Peristiwa
- 2024-2025: Evaluasi pasca-Lebaran menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dermaga dan buffer area.
- Awal 2026: ASDP menyusun masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang.
- 2 Juni 2026: Audiensi Direksi ASDP dengan Gubernur Jatim di Surabaya menghasilkan komitmen percepatan.
- Juni 2026 – Desember 2026: Peningkatan kapasitas Dermaga 1 dan 2 dimulai.
- 2027-2029: Pembangunan dermaga baru, buffer area, dan akses penghubung dilaksanakan secara bertahap.
Dengan langkah konkret ini, Pelabuhan Ketapang diharapkan tidak hanya menjadi pintu gerbang yang efisien, tetapi juga simbol sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan. Ke depannya, transformasi ini akan menjadi model bagi pengembangan pelabuhan penyeberangan lainnya di Indonesia, memperkuat konektivitas antar-pulau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
