Pelabuhan Ketapang Disiapkan Jadi Simpul Konektivitas Nasional
M-Radar News, Surabaya – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta penyusunan masterplan pengembangan jangka panjang. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi jajaran direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis 2 Juli 2026.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas pelabuhan, tetapi juga membangun ekosistem konektivitas yang terintegrasi. Pengembangan mencakup kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan.
“Penguatan Pelabuhan Ketapang harus dipandang sebagai pembangunan ekosistem konektivitas, bukan semata peningkatan fasilitas pelabuhan,” ujar Heru.
Menurut Heru, lonjakan kendaraan saat angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pelajaran bahwa peningkatan layanan tidak cukup hanya melalui optimalisasi operasional. Dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan agar mampu mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat, logistik, maupun sektor pariwisata.
ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap hingga 2029. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pembangunan dermaga baru untuk mendukung kelancaran operasional di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorong pengembangannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, peningkatan kapasitas pelabuhan harus dibarengi optimalisasi kawasan penyangga, peningkatan standar kapal, serta penguatan konektivitas menuju kawasan Bulusan.
“Pengembangan Pelabuhan Ketapang harus dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan agar menjadi sistem transportasi yang terintegrasi,” kata Khofifah.
Heru menambahkan transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan infrastruktur, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, serta pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.
“Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Heru.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
