Karhutla Capai 26 Ribu Hektare, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak
M-Radar News, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan.
Deddy menilai, kondisi karhutla saat ini membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dengan dukungan sumber daya secara maksimal. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dikutib dpr.go.id, Minggu (23/8/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah pusat perlu memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan untuk mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran.
Ia juga menyoroti kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengoordinasikan penanganan karhutla. Deddy menilai, BNPB menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan pendanaan sehingga membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat.
“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ujarnya.
Anggaran Daerah Terbatas
Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara dalam menghadapi situasi karhutla.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengerahkan anggaran dan sumber daya guna menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Deddy, keterbatasan fiskal juga dialami pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kondisi itu semakin menjadi tantangan setelah adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan pemerintah pusat tidak boleh menyerahkan sepenuhnya penanganan karhutla kepada daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” katanya.
Luas Karhutla Capai 26.000 Hektare
Deddy menyebut eskalasi karhutla di Sumatra dan Kalimantan berlangsung secara bertahap sehingga tidak selalu mendapat perhatian publik secara luas. Namun, dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikannya, sedikitnya 26.000 hektare lahan telah terbakar sepanjang semester pertama 2026. Luasan tersebut disebut masih berpotensi bertambah seiring meluasnya titik kebakaran.
Penurunan kualitas udara juga terjadi di sejumlah wilayah. Deddy menyebut konsentrasi PM2.5 telah mencapai lebih dari 150 µg/m³ di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Riau.
Kondisi kualitas udara tersebut turut meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Tidak hanya kesehatan, karhutla juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.
Deddy menilai kondisi karhutla tahun ini lebih serius dibandingkan periode 2023-2025. Kekeringan ekstrem yang dikaitkan dengan fenomena El Nino juga dinilai meningkatkan risiko kebakaran.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis sebelum kondisi semakin sulit dikendalikan.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
