Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional Pengentasan Kemiskinan, Kemensos Siapkan Program PPSE
M-Radar News, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan.
Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menunjuk Banyuwangi sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut dirancang untuk mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial (bansos), tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi hingga mandiri dan keluar dari kepesertaan bansos.
Penunjukan Banyuwangi disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Andy mengatakan, Banyuwangi dipilih karena sebelumnya dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Program tersebut kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan. Harapannya, kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujar Andy.
Melalui PPSE, Kemensos akan mengembangkan model pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, baik melalui pendekatan individu maupun kelompok.
Pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat kemampuan masyarakat, kepemilikan aset, serta akses terhadap peluang usaha. Dengan demikian, KPM diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Andy menyebut,sasaran program meliputi KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), termasuk orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR).
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menerima PKH dan/atau Sembako sedikitnya selama satu tahun.
“KPM yang sudah memiliki rintisan usaha akan mendapatkan prioritas karena program ini diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang sudah berjalan,” jelas Andy.
Menurut Andy, hasil pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi menunjukkan terdapat dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni sektoral dan manajerial.
Pada aspek sektoral, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian serta penciptaan lapangan kerja formal dinilai memiliki peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Bansos tetap penting bagi masyarakat rentan. Namun, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Andy menambahkan, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Sedangkan dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi faktor krusial. Banyuwangi dinilai telah memiliki pengalaman dalam menggunakan data sebagai dasar intervensi penanganan kemiskinan, termasuk melalui sistem UGD Kemiskinan.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
Kemensos kini telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia menilai program tersebut dapat menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos, namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Saat ini, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat sebesar 6,13 persen. Pemkab Banyuwangi berharap program PPSE dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat sehingga semakin banyak keluarga penerima bansos yang mampu mandiri secara ekonomi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
