Enam Pejabat JPT Pratama Pemprov Jatim Dilantik, Gubernur Khofifah Tekankan Pelayanan Publik dan Inovasi
M-Radar News, Banyuwangi – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (14/7/2026).
Pelantikan yang dirangkai dengan serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi berbasis manajemen talenta, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Enam pejabat yang dilantik merupakan hasil pemetaan talenta dan uji kompetensi teknis pengisian JPTP melalui mekanisme mutasi dan rotasi berbasis manajemen talenta yang telah dilaksanakan pada 31 Mei 2026 serta telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa perpindahan jabatan tersebut merupakan rotasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan. Sejumlah posisi yang ditinggalkan akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga proses pengisian pejabat definitif selesai.
Menurut Khofifah, pengisian jabatan definitif kini tinggal menunggu hasil akhir setelah penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Saya berharap seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” ujarnya.
Gubernur juga meminta para pejabat yang mendapat amanah baru tetap menjalankan tugas secara maksimal, termasuk bagi mereka yang masih merangkap sebagai Plt. pada jabatan sebelumnya.
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya percepatan penyelesaian sistem pemerintahan yang terintegrasi guna mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik.
“Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses akan berjalan dalam satu kesatuan. Karena itu, saya minta sistem ini segera diselesaikan agar akuntabilitas, transparansi, dan percepatan pelayanan dapat terwujud. Prioritas utamanya adalah pelayanan publik, sehingga interaksi tatap muka dapat diminimalkan dan pelayanan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien,” katanya.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga komitmen terhadap Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia mendorong pimpinan perangkat daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan, termasuk membuka peluang kerja sama di tingkat internasional.
Di tengah penyesuaian anggaran, Khofifah menegaskan kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan. Menurutnya, yang perlu disesuaikan adalah cara kerja birokrasi, bukan target pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta terus melahirkan inovasi dan kreativitas, termasuk menggali potensi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, Khofifah menyebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim yang dalam dua tahun terakhir berhasil menghasilkan tambahan PAD melalui berbagai inovasi.
“Saya meyakini perangkat daerah lainnya juga memiliki potensi yang sama untuk menghadirkan inovasi yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan,” pungkasnya.
Adapun enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni:
- R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.
- Dr. Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim.
- Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember.
- I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jatim.
- Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jatim.
- Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jatim.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
