Cegah Antrean Truk di Ketapang Jelang Nataru, Polresta Banyuwangi Siapkan Pengendalian dari Hulu
M-Radar News, Banyuwangi – Polresta Banyuwangi menyiapkan skema penyekatan lintas wilayah hingga rekayasa lalu lintas untuk mencegah penumpukan kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang, selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pengendalian arus angkutan barang bakal diterapkan sejak jalur hulu sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi.
Strategi tersebut dipaparkan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Muharman Arta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Nataru 2026/2027, di Pelabuhan ASDP Ketapang, pada Sabtu (21/11/2026).
Kombes Pol Muharman menegaskan, penanganan kepadatan tidak bisa dilakukan saat antrean sudah menumpuk di area pelabuhan. Kendaraan yang masuk harus disesuaikan dengan kapasitas tampung serta kesiapan operasional kapal penyeberangan.
“Pengendalian menuju Ketapang tidak bisa hanya dilakukan ketika antrean sudah terjadi. Kami siapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus diatur sejak awal,” tegas Muharman.
Sejalan dengan skema tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry mengusulkan penempatan titik penyaringan (screening) di jalur hulu, seperti Rest Area KM 819A, wilayah Probolinggo, dan Besuki.
Di titik-titik itu, petugas akan memeriksa golongan kendaraan, kepemilikan tiket, hingga kepatuhan terhadap aturan pembatasan angkutan barang.
Terapkan Delay System dan Stiker Nomor Urut
Untuk pengendalian di dalam kota, Polresta Banyuwangi akan memberlakukan sistem penundaan perjalanan (delay system) di Simpang Tiga Farly dan kawasan KP3.
Kendaraan bakal diarahkan lebih dulu menuju kantong parkir atau kawasan penyangga (buffer zone), meliputi Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol (GWD), serta lahan alternatif Hermanto.
Khusus truk besar bersumbu tiga pengangkut kebutuhan pokok, polisi menyiapkan skema pemilahan di lahan Hermanto. Setiap kendaraan akan ditempeli stiker nomor urut guna mempermudah identifikasi dan pengaturan antrean menuju dermaga.
Kombes Muharman menambahkan, pembatasan operasional angkutan barang nantinya tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah pusat yang saat ini masih dalam tahap finalisasi.
Kakorlantas dan Kapolda Jatim Soroti Sinkronisasi Data
Rencana pengamanan tersebut turut mendapat perhatian dari Kakorlantas Polri Brigjen Pol Dr. Aries Syahbudin dan Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Brigjen Pol Aries mengingatkan, bahwa keberadaan buffer zone hanya bersifat menampung sementara dan bukan solusi tunggal.
Menurutnya, kunci utama penguraian kemacetan terletak pada pengaturan pola kedatangan dari daerah penyangga yang terintegrasi dengan jadwal pemanggilan kapal mengadopsi pola pengelolaan di Pelabuhan Merak.
Sementara itu, Kapolda Jatim menginstruksikan agar pencatatan nomor urut kendaraan keluar-masuk buffer zone disinkronkan secara ketat. Ia juga mendorong pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung langsung dengan kantong-kantong parkir.
Berdasarkan proyeksi ASDP, mobilitas masyarakat pada masa Nataru tahun ini diperkirakan naik sekitar tiga persen. Karena itu, koordinasi berkelanjutan antara petugas lapangan, operator pelabuhan, dan KSOP Tanjung Wangi menjadi kunci agar pelepasan kendaraan dari buffer zone selaras dengan ketersediaan slot dermaga.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.



















