Gubernur Koster Dorong Optimalisasi Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen berbasis data. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, pada Selasa (10/11/2026).
Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada serah terima sistem secara seremonial semata. “Pemanfaatannya harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta penggunaan sistem secara konsisten oleh perangkat daerah,” tegasnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemprov Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu memahami aspek teknis dan operasional sistem untuk diaplikasikan dalam tugas sehari-hari.
Pentingnya Ketahanan Fiskal bagi Destinasi Pariwisata
Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Menurut Koster, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan tanggap darurat, tetapi juga harus ditopang ketahanan fiskal yang kuat.
Ketahanan fiskal diperlukan agar pemda memiliki pembiayaan yang memadai untuk menangani dampak bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah dapat memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur. Hasil analisis ini nantinya diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah (APBD).
Langkah ini juga sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Perda Prov Bali No. 4/2023) serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi (khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi).
Instruksi Khusus dan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk memastikan pemanfaatan sistem berjalan optimal, Koster menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti rangkaian pelatihan dengan serius.
Materi pelatihan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster mengapresiasi Kementerian Keuangan RI (khususnya DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak terkait atas pengembangannya.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kemenkeu RI, Adriyanto, mengapresiasi Pemprov Bali sebagai daerah pionir yang mengimplementasikan ARISE di Indonesia.
“Penerapan ARISE di Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia,” ujar Adriyanto dalam pidato utamanya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, BPBD berperan dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan, BPKAD pada pengalokasian anggaran dan strategi pembiayaan, serta Bappeda dalam pengintegrasian ke kebijakan pembangunan daerah.
Optimalisasi ARISE secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta mewujudkan kebijakan fiskal daerah yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
