Aliansi Banyuwangi Menggugat Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD dan Bupati, Suarakan Tuntutan Isu Nasional hingga Lokal
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Banyuwangi, Jumat (19/06/2026). Aksi yang mengatasnamakan ‘Aliansi Banyuwangi Menggugat’, kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Banyuwangi dengan membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Banyuwangi, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi. Dengan mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan terhadap berbagai persoalan bangsa, mereka melakukan long march menuju kantor legislatif.
Setibanya di depan Gedung DPRD Banyuwangi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, membentangkan poster dan spanduk, serta menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak pemerintah menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Mereka juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, mahasiswa turut menyoroti pelaksanaan sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan efektivitas, transparansi, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung isu militerisme di ruang sipil yang belakangan menjadi perhatian publik. Mereka menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi, dan supremasi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendesak pemerintah menjamin pendidikan yang inklusif.
Tak hanya membawa isu nasional, mahasiswa Banyuwangi juga mengangkat sejumlah persoalan daerah. Salah satunya terkait kebijakan penganggaran daerah yang dinilai perlu lebih berpihak pada belanja modal dibandingkan belanja operasional agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Sorotan lain dalam aksi tersebut, adalah pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Massa aksi mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta audit terhadap proses seleksi guna memastikan pelaksanaannya berlangsung secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik yang merugikan peserta didik.
Usai menyampaikan orasi, sekitar pukul 16.00 WIB massa aksi berupaya menemui langsung Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara untuk menyerahkan dokumen tuntutan sekaligus menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Namun, mahasiswa hanya ditemui sejumlah anggota DPRD Banyuwangi, di antaranya Zaki Al Mubarok, Marifatul Kamila, Suwito, dan Wagianto. Dalam dialog yang berlangsung, anggota DPRD sempat mencoba menghubungi Ketua DPRD melalui sambungan telepon.
Selanjutnya, anggota DPRD Marifatul Kamila menyatakan akan menemui Ketua DPRD dengan didampingi perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa guna meminta tanda tangan pada dokumen tuntutan. Aspirasi tersebut nantinya akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Setelah dialog berakhir, mahasiswa melanjutkan pergerakan menuju Kantor Bupati Banyuwangi. Di depan kantor pemerintahan daerah tersebut, massa kembali menggelar orasi dan menyampaikan tuntutan yang sama, sembari meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, turut menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari unsur Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski diwarnai berbagai orasi kritis, kegiatan berjalan tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri.
Melalui aksi bertajuk Aliansi Banyuwangi Menggugat, mahasiswa berharap berbagai tuntutan yang mereka suarakan tidak berhenti sebagai catatan semata, melainkan mendapat respons dan tindak lanjut nyata dari pemerintah demi kepentingan masyarakat. (*)
