M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, pada Jumat 15 Agustus 2025, memicu semangat pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mempercepat pembangunan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” kata Ketua DPRD Jateng, Sumanto seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring, di Gedung Berlian Semarang.
“Tadi saya sudah berbisik-bisik dengan Gubernur. Kita akan memperjuangkan ini, meskipun tantangannya berat, karena mereka adalah warga negara yang kedudukannya sama seperti kita. Kakek dan nenek mereka mungkin juga dahulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan, diperlukan pendekatan komprehensif agar warga miskin bisa terentaskan. “Ini tantangan bagi semua pihak, mulai dari Gubernur, DPRD, ASN, masyarakat, dan pengusaha, untuk bergotong royong. Kita harus benar-benar memperjuangkan ini agar kehidupan mereka lebih layak,” jelas Sumanto.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, kerja-kerja kolaboratif harus digelorakan di Jawa Tengah, untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah ini. “Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” tuturnya.
Menurutnya, indikator kemiskinan yang ada harus dikeroyok oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, termasuk pengusaha. Indikator yang harus dikerjakan bersama itu antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Program-program yang digulirkan tersebut harus tepat sasaran.
“Artinya, program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan),” tegasnya
Sejauh ini, kata Luthfi, upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Graduasi miskin ekstrem juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Masyarakat miskin yang diwisuda tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan sudah tidak bergantung dengan bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain, agar segera dilakukan graduasi,” ucap mantan Kapolda Jateng itu.
Selain itu, Pemprov Jateng fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperluas lapangan kerja. Upaya yang dilakukan adalah memperbanyak sekolah vokasi dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Ia berharap, peserta didik di BLK dapat segera disalurkan ke tempat kerja.
Poin penting lain dari pidato Presiden yang menjadi perhatian Gubernur, adalah swasembada pangan. Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur pada 2025, sehingga pada 2026, produksi pangan bisa digenjot secara maksimal. Kontribusi Jateng, untuk stok pangan nasional saat ini termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Untuk mengatasi fluktuasi harga bahan pokok, Pemprov Jateng memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Program ini menggandeng berbagai pihak seperti BUMD dan Bulog untuk memastikan stabilitas harga di pasaran.
Dalam acara mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno. (ed/hm)
