Forum Muda Nahdliyin Nusantara Ingatkan Netralitas Kemenag jelang Muktamar NU
M-Radar News, Malang – Forum Muda Nahdliyin Nusantara (FMNN) mengingatkan netralitas Kementerian Agama menjelang Muktamar NU ke-35. Ketua FMNN, Husnul Hakim Sadad, menekankan agar birokrasi negara tidak digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu.
Husnul menilai munculnya sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU merupakan hal wajar. Namun ia khawatir jika kontestasi melibatkan instrumen negara. “Yang menjadi persoalan adalah apabila kontestasi itu menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu kandidat,” tegasnya pada Sabtu (25/7/2026).
Sejumlah nama telah menyatakan kesiapan maju, antara lain Gus Yusuf Chudlori, Gus Rozin, Gus Kikin, dan Ketua Umum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf. FMNN menyoroti spekulasi keterlibatan pejabat negara dalam kontestasi tersebut.
Menurut Husnul, jika seorang pejabat negara maju sebagai calon, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak dini. Pejabat negara memiliki akses terhadap jaringan birokrasi yang luas dan harus menjaga netralitas institusinya.
FMNN mencontohkan Kementerian Agama yang memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui kantor kemenag serta perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. “Yang kami khawatirkan bukan pencalonannya, tetapi apabila ada mobilisasi kekuatan birokrasi negara untuk memengaruhi pilihan para pengurus PCNU atau pemegang hak suara. Jika itu terjadi, independensi Muktamar akan tercederai,” ujarnya.
Ia menegaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah netralitas birokrasi. Birokrasi negara harus bekerja profesional dan tidak digunakan untuk kepentingan kontestasi organisasi. “Kami berharap, para kepala kemenag dan rektor UIN seluruh Indonesia tidak ikut dalam dukung mendukung calon ketua umum PBNU, apalagi melakukan intervensi kepada ketua-ketua PCNU,” tegasnya.
Husnul mengingatkan bahwa hubungan NU dan Kementerian Agama selama ini dibangun dalam kerangka kemitraan kelembagaan, bukan hubungan komando. Seluruh aparatur negara diminta tetap menjaga profesionalitas dalam tugas pelayanan publik. “Kami berharap seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tetap menjadi mitra seluruh PCNU tanpa memihak kepada kandidat mana pun. Demikian pula para rektor PTKIN/UIN harus menjaga independensi institusinya dan tidak membawa kampus ke dalam pusaran kontestasi Muktamar NU,” katanya.
Pernyataan FMNN tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai langkah preventif menjaga proses Muktamar tetap sehat dan kondusif. “Kami percaya seluruh kader NU mampu berkompetisi secara terhormat dengan mengandalkan gagasan, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan, bukan kekuatan birokrasi negara,” ucapnya.
Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri dikenal sebagai organisasi yang menjaga independensi dan memiliki hubungan proporsional dengan kekuasaan. “Jika di kemudian hari ditemukan adanya upaya sistematis menggunakan instrumen negara untuk melakukan intervensi terhadap proses Muktamar, maka Forum Muda Nahdliyin Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami akan menyuarakan penolakan secara terbuka demi menjaga marwah, kemandirian, dan kehormatan Nahdlatul Ulama,” urainya.
Husnul juga mencermati adanya aktivitas yang perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Muktamar. “Padahal sebelumnya, tidak pernah sowan ke ketua PCNU, jelang muktamar, ada beberapa yang sudah mulai berkunjung ke rumah ketua PCNU,” ungkapnya. FMNN berharap seluruh tahapan Muktamar NU berlangsung secara demokratis, terbuka, dan menjunjung nilai-nilai organisasi sehingga menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi kuat dari warga Nahdliyin.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
