Indonesia dan Jerman Perkuat Kolaborasi Ekonomi Hijau Lewat Aplikasi AKSARA: Langkah Konkret Menuju Indonesia Emas 2045

M-RadarNews – Bogor – Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pelaporan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah demi memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam mengawal transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Langkah strategis ini dimanifestasikan dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026 Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang berlangsung di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat selama tiga hari, dari Selasa 30 Juni 2026 hingga Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi di Indonesia, baik secara luring maupun daring, dengan dukungan GIZ Indonesia ASEAN (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Latar Belakang: Mengapa Ekonomi Hijau Menjadi Prioritas Nasional?

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) bukan lagi sekadar target sektoral, melainkan pilar utama transformasi ekonomi makro Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan target nasional tersebut ke dalam aksi nyata di tingkat daerah. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci, dan di sinilah AKSARA berperan.

AKSARA: Jembatan Data untuk Aksi Iklim Daerah

AKSARA dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala dan akuntabel. Aplikasi ini tidak hanya mencatat data, tetapi juga menyediakan fitur Climate Budget Tagging (penandaan anggaran iklim) yang terhubung dengan platform CONNECT milik Kementerian Keuangan. Integrasi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk aksi iklim dapat dilacak dan diukur dampaknya.

Fitur Utama AKSARA

• Pemetaan Aksi Mitigasi: Daerah dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan penurunan emisi di berbagai sektor (lahan, energi, transportasi, limbah).
• Pemantauan Real-time: Data emisi diperbarui secara berkala, memungkinkan evaluasi cepat dan koreksi kebijakan.
• Climate Budget Tagging: Menandai anggaran daerah yang terkait dengan aksi iklim, terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
• Laporan Standar Internasional: Mengikuti kerangka Enhanced Transparency Framework (ETF) dari Paris Agreement, memudahkan pelaporan ke forum global.

Dukungan Jerman: Kemitraan Strategis untuk Transisi Hijau

Kolaborasi lintas sektor ini terwujud atas dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ GmbH lewat program GIZ Climate and Biodiversity Hub in Indonesia (ClimB) dan pendanaan dari International Climate Initiative (IKI). Kemitraan strategis tersebut berfokus pada penguatan kapasitas teknis aparatur daerah agar mampu menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata di lapangan. Karin Allgoewer, Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia, GIZ Indonesia ASEAN, menyatakan, “Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan ketahanan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran.”

Lokakarya Nasional 2026: Simulasi dan Sinkronisasi Data Daerah

Selama tiga hari pelaksanaan lokakarya, peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis – seperti sektor lahan (kehutanan dan pertanian), energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah – dibekali simulasi langsung penginputan data emisi dan uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau. Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).

Dampak dan Implikasi: Dari Data Menuju Aksi Nyata

Hasil lokakarya menunjukkan bahwa kualitas data pelaporan dari daerah menjadi penentu kunci atas efektivitas kebijakan fiskal dan investasi hijau di masa mendatang. Target nasional bermakna jika dan hanya jika dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan sistematis di tingkat daerah. Melalui platform AKSARA dan modul CONNECT, pemerintah membangun fondasi data pembiayaan dan penurunan emisi yang transparan, bahkan di tengah keterbatasan fiskal daerah sekalipun. Implikasinya luas: pertama, daerah dapat mengakses pendanaan hijau (green financing) dengan data yang kredibel; kedua, investasi swasta menjadi lebih tertarik karena risiko iklim terpetakan; ketiga, Indonesia mampu memenuhi komitmen Paris Agreement dengan pelaporan yang akurat.

Kronologi Peristiwa: Dari RPJPN hingga Lokakarya

1. 2024: UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045 disahkan, menetapkan IEH dan penurunan emisi sebagai pilar makro.
2. 2025: AKSARA dikembangkan dengan dukungan teknis GIZ dan pendanaan IKI.
3. Juni 2026: Lokakarya Nasional di Bogor digelar untuk melatih 38 provinsi menggunakan AKSARA dan CONNECT.
4. 2027 ke depan: Target integrasi penuh data daerah ke SRN-PPI dan pelaporan ke UNFCCC.

Dengan fondasi yang kokoh, AKSARA diharapkan menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel. Kolaborasi Indonesia-Jerman ini membuktikan bahwa kemitraan internasional dapat mempercepat transisi hijau, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi hingga ke pelosok daerah. Kini, bola ada di tangan para pemangku kepentingan daerah untuk mengisi data dengan jujur dan konsisten, karena masa depan ekonomi hijau Indonesia dimulai dari satu klik di AKSARA.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.