Gubernur Koster Dorong OPD Inovatif dan Maksimalkan Realisasi PAD Bali 2026
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada Selasa (18/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal. “Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” katanya.
Menurutnya, seluruh jajaran Pemprov Bali harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Karena itu, ia mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan tidak bekerja secara monoton.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.
Koster juga memotivasi seluruh perangkat daerah untuk berlomba memberikan kinerja terbaik dan menghadirkan inovasi yang dapat menjadi legacy bagi Pemprov Bali. “Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” tambahnya.
Ia secara khusus, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk menciptakan berbagai terobosan guna meningkatkan realisasi pendapatan daerah.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada April 2026. Dalam pertemuan sebelumnya, disepakati adanya penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada masing-masing OPD penghasil.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa dalam paparannya menyampaikan, realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 mencapai Rp2.499.175.145.467 atau 58,95 persen dari target induk sebesar Rp4.239.252.167.568.
Realisasi tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam rakor tersebut, Koster memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah perangkat daerah penghasil, di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Terhadap sejumlah layanan yang dinilai berpotensi dikembangkan secara komersial, Koster meminta pengelolaannya dilakukan secara lebih profesional dengan mengadopsi pola yang diterapkan sektor swasta.
Sementara itu, Bapenda didorong untuk semakin mengintensifkan pola jemput bola, khususnya dalam menyasar wajib pajak yang masih menunggak kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak realisasi PAD Provinsi Bali, pada 2026.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
