Hari Jadi ke-81 Jateng: Tak Sekadar Bedah Rumah, Pemprov Dorong Ekonomi Keluarga
M-Radar News, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), terus memperkuat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga kondisi keluarga penerima bantuan.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperbaiki kualitas hunian sekaligus mendorong penyelesaian persoalan lain yang dihadapi keluarga, mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga peningkatan pendapatan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan RTLH harus menyentuh persoalan keluarga secara lebih luas. Menurutnya, rumah yang layak perlu dibarengi dengan dukungan agar keluarga penerima dapat meningkatkan kesejahteraannya.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, pada 4 Maret 2026 lalu.
Sepanjang 2025, penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai 274.514 unit. Capaian tersebut menurunkan angka backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Penanganan berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, sebanyak 65.449 unit backlog telah ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa dan kementerian/lembaga, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II 2026 mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Besarnya penanganan juga menunjukkan, bahwa pemerintah tidak semata membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru hanya 340 unit.
Artinya, intervensi pemerintah lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat agar menjadi hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
Data backlog awal 2026 juga menunjukkan, dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan. Sedangkan backlog kepemilikan tercatat sebanyak 296.390 unit.
Tak Berhenti pada Perbaikan Rumah
Penanganan RTLH tidak hanya berdampak pada kondisi fisik bangunan. Pemerintah juga berupaya melihat persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi keluarga penerima bantuan.
Hal tersebut terlihat saat Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah menerima bantuan rehabilitasi RTLH. Ia juga menanyakan kondisi ekonomi keluarga Sailah.
Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok. Sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA juga belum memperoleh pekerjaan.
Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan berbagai peluang peningkatan keterampilan dan pekerjaan, mulai dari bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja ke Jepang jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya melalui keterangan yang diunggah di laman pemprovjateng, pada Selasa (18/8/2026).
Bagi Sailah, bantuan rehabilitasi tersebut memberikan perubahan nyata. Rumah yang sebelumnya masih berlantai tanah dan temboknya belum diplester kini menjadi lebih layak ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026 lalu.
Manfaat serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku telah lama ingin memperbaiki rumahnya, tetapi kondisi ekonomi membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi, 29 Juni 2026 lalu.
Penanganan Backlog Masih Berlanjut
Meski penanganan telah menunjukkan hasil, persoalan perumahan di Jawa Tengah masih cukup besar. Hingga Triwulan II 2026, tercatat masih ada 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Jateng perlu melanjutkan intervensi secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memastikan bantuan memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga penerima.
Pendekatan tersebut menempatkan perbaikan RTLH sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Rumah yang sehat dan aman menjadi kebutuhan dasar, sementara keluarga yang menempatinya juga membutuhkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang peningkatan pendapatan.
Memasuki usia ke-81 Jawa Tengah, penanganan RTLH menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga dari berbagai sisi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
