Demokrasi Tidak Menuntut Kita Selalu Sepakat, Kata Jurnalis Senior
M-Radar News, Seorang jurnalis senior menyoroti pentingnya menjaga kejernihan berpikir di tengah perdebatan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak mengharuskan semua pihak selalu sepakat, melainkan memberi ruang untuk kritik dan pengawasan tanpa menghentikan program pemerintah.
Dalam tulisannya, jurnalis yang enggan disebutkan namanya itu mengaku sudah lama tidak menulis isu hangat. Ia mengikuti perkembangan berita, diskusi, dan podcast, tetapi memilih tidak ikut menambah kebisingan. Menurutnya, semakin ramai suatu isu, semakin sulit menemukan ruang untuk berpikir jernih.
“Opini bergerak begitu cepat, sering kali lebih cepat daripada fakta. Orang terdorong mengambil posisi sebelum sempat memahami duduk persoalan,” tulisnya.
Ia melihat demokrasi sering dipahami secara sederhana, seolah demokrasi adalah mekanisme agar suara paling keras menang. Padahal, demokrasi modern dibangun di atas dua prinsip: ruang untuk mengkritik dan legitimasi bagi pemerintah yang memperoleh mandat rakyat.
Mengutip pemikir politik Joseph Schumpeter, ia menjelaskan demokrasi bukan selalu menghasilkan keputusan terbaik, melainkan mekanisme sah untuk memilih siapa yang berhak mengambil keputusan. Setelah mandat diberikan melalui pemilu, pemerintah memiliki ruang menjalankan program yang dijanjikan.
Karena itu, tidak setiap penolakan harus berakhir dengan tuntutan menghentikan program. Kritik penting untuk perbaikan, bukan pembatalan. “Perbedaan pendapat seharusnya menjadi mekanisme pengawasan, bukan sekadar perlombaan untuk saling mengalahkan,” katanya.
Ia juga membedakan antara kegagalan tata kelola dan kegagalan tujuan kebijakan. Menurutnya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus ditindak, tetapi hal itu tidak otomatis membuat program yang mendasarinya buruk. Program publik adalah instrumen; yang menentukan manfaat atau kerusakan adalah cara manusia mengelolanya.
“Saya membayangkannya seperti sebuah jembatan. Jika terjadi kecelakaan karena pengemudi melanggar aturan, kita tidak serta-merta merobohkan jembatannya. Yang kita evaluasi adalah sistem keselamatan, kualitas pengawasan, penegakan aturan, hingga perilaku pengguna jalan,” tulisnya.
Pandangan itu, katanya, sejalan dengan prinsip good governance dari Bank Dunia dan OECD. Kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dikoreksi.
Ia juga menyoroti pentingnya waktu dalam demokrasi. Program pemerintah perlu dinilai berdasarkan hasil, bukan persepsi awal. Kritik publik harus tetap hidup sebagai alat kontrol selama kebijakan berjalan. “Demokrasi sesungguhnya meminta kesabaran dari kedua belah pihak. Pemerintah perlu sabar menerima kritik, sementara masyarakat juga perlu sabar memberi ruang agar kebijakan memiliki kesempatan menunjukkan hasil,” ujarnya.
Sayangnya, ekosistem media sosial bekerja dengan logika berbeda. Algoritma lebih menyukai kemarahan daripada argumentasi. Psikolog sosial Jonathan Haidt menyebut media sosial sebagai mesin yang memperkuat emosi moral (moral outrage). Akibatnya, ruang publik makin bising, sementara ruang refleksi makin sempit.
“Tidak mengherankan jika sebagian diskusi berubah menjadi pertarungan identitas. Orang tidak lagi sibuk mencari kebenaran, melainkan sibuk memastikan kelompoknya terlihat paling benar,” tulisnya. Padahal, demokrasi tidak pernah dimaksudkan sebagai perlombaan memenangkan kemarahan.
Ia mengaku semakin berhati-hati dalam menilai kebijakan seiring bertambahnya usia. Hampir tidak ada persoalan publik yang sesederhana hitam putih. Sering kali pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama tidak ideal. Perbedaan pandangan bukan ancaman, melainkan napas demokrasi. Yang berbahaya adalah menganggap setiap orang yang berbeda pasti salah.
“Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis, tetapi juga rendah hati. Rendah hati untuk mengakui bahwa mungkin saja informasi yang kita miliki belum lengkap. Bahwa mungkin ada pertimbangan lain yang tidak kita lihat,” katanya.
Kesadaran semacam itu, menurutnya, tidak membuat kritik tumpul, justru membuat kritik lebih berkualitas. Ia memilih tidak selalu ikut mengomentari setiap isu. Diam bukan ketidakpedulian, melainkan cara memberi kesempatan akal sehat bekerja sebelum emosi mengambil alih.
Ia menegaskan bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi, namun legitimasi hasil demokrasi harus dihormati. Pemerintah berhak menjalankan program, masyarakat berhak mengawasi. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
“Pada akhirnya, demokrasi bukanlah sistem yang menjamin semua orang akan puas terhadap setiap keputusan. Demokrasi hanya menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk bersuara, setiap kekuasaan dapat diawasi, dan setiap kebijakan dapat dievaluasi. Selebihnya, waktu akan menjadi penguji yang paling jujur,” tulisnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
