Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan TKA SMA/SMK pada Tahun 2026
M-Radar News, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK atau sederajat tahun 2026, pada gelombang pertama dan kedua.
Dari jumlah tersebut, terdapat 14 kasus yang termasuk kategori pelanggaran berat yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengungkapkan bahwa temuan ini berasal dari sekitar 3,73 juta peserta TKA, sehingga persentasenya hanya sekitar 0,01 persen dari keseluruhan peserta.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tergolong kecil dan setiap temuan akan ditindaklanjuti berdasarkan proses klarifikasi dan pemeriksaan yang ketat.
Toni juga menyampaikan, bahwa jumlah dugaan pelanggaran pada gelombang kedua menurun signifikan dibanding gelombang pertama. Pada gelombang pertama terdapat 308 kasus dugaan pelanggaran, sedangkan gelombang kedua hanya 69 kasus.
Sedangkan pelanggaran pada gelombang pertama antara lain berupa siaran langsung dan pengunggahan foto dari ruang ujian yang melanggar tata tertib, meskipun tidak semuanya memperlihatkan substansi soal.
“Walaupun tidak semuanya menyangkut substansi soal, tindakan seperti menyiarkan langsung ujian dari ruang kelas masih termasuk pelanggaran sesuai SOP kami,” jelas Toni, pada Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, 14 dugaan pelanggaran berat yang ditemukan pada gelombang pertama telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk pendalaman lebih lanjut.
Inspektur Jenderal Faisal Syahrul menjelaskan, bahwa sebagian besar temuan berkaitan dengan pemotretan kondisi ruang ujian, dengan sekitar lebih dari 10 indikasi adanya kecurangan yang melibatkan pemotretan dan penyebaran soal ujian.
Untuk menindaklanjuti, tim Inspektorat Jenderal telah diterjunkan ke lapangan guna memeriksa kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran. Penentuan sanksi akan mempertimbangkan tingkat kecurangan serta dampaknya terhadap peserta didik dan pihak terkait, termasuk siswa, pengawas, proktor, dan teknisi sekolah.
Toni menambahkan, bahwa dokumentasi ruang ujian yang diunggah ke media sosial oleh pihak sekolah atau proktor juga tergolong pelanggaran karena melanggar tata tertib pelaksanaan ujian.
Kemendikdasmen telah mengidentifikasi sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran ini dan menyampaikan surat tindak lanjut, meskipun beberapa sekolah telah memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Sampai saat ini, Kemendikdasmen belum menetapkan sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran karena masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati menegaskan, bahwa penentuan sanksi dilakukan dengan hati-hati dan tidak hanya berdasarkan bukti yang beredar di media sosial, melainkan juga melalui proses pendalaman yang menyeluruh.
Untuk memperkuat pengawasan selama pelaksanaan TKA, BKPDM Kemendikdasmen telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen, serta Ombudsman RI.
Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 yang mengingatkan dinas pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar menjalankan tata tertib pelaksanaan TKA secara ketat.
Proses konfirmasi dan klarifikasi dengan dinas pendidikan serta Kanwil Kementerian Agama masih berlangsung untuk memastikan fakta dan menentukan tindak lanjut sesuai temuan.
Toni menegaskan, bahwa setiap kasus akan dipastikan siapa yang terkait dan bukti yang mendukung sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
