Cerita Bahlil Didemo 1,5 Bulan Usai Larang Ekspor Nikel
M-Radar News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengalamannya menghadapi demonstrasi selama 1,5 bulan setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada tahun 2020. Kebijakan ini diambil pada awal masa jabatannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode ke-7.
Bahlil menjelaskan bahwa larangan ekspor nikel tersebut diterapkan tanpa adanya Peraturan Menteri (Permen) yang mendasari, melainkan berdasarkan keputusan rapat yang dipimpinnya sendiri. Keputusan ini muncul atas perintah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menginstruksikan untuk menghentikan ekspor nikel tanpa memperhatikan prosedur birokrasi yang lazim.
Latar Belakang Kebijakan Larangan Ekspor Nikel
Setelah dilantik pada 23 Oktober 2019, Bahlil langsung diperintahkan untuk melarang ekspor nikel. Meskipun secara legal kewenangan ini berada di tangan Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, Bahlil yang memimpin rapat dan mengambil keputusan tersebut. Ia juga berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan masukan terkait landasan aturan yang memungkinkan pelarangan tersebut.
Keputusan pelarangan ekspor nikel mulai berlaku efektif pada 1 November 2019. Seluruh pelaku industri, termasuk pengusaha dan eksportir nikel, dipanggil untuk memastikan kesepakatan pelarangan tersebut diterapkan bersama.
Dampak dan Tantangan Kebijakan
Kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari pelaku industri dan masyarakat, sehingga pemerintah menerima demonstrasi selama satu setengah bulan. Bahlil mengakui masa-masa sulit tersebut sebagai pengalaman berat, terutama karena dirinya sebagai pejabat baru harus menghadapi langsung tekanan tersebut.
Menurut Bahlil, kebijakan larangan ekspor ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Transformasi ekonomi di sektor ini diharapkan bisa menggeser fokus ekspor dari bahan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Penjelasan dalam Buku-Bukunya
Bahlil menguraikan pengalaman dan filosofi kebijakan hilirisasi dalam beberapa buku yang diluncurkan bertepatan dengan hari jadinya yang ke-50. Dalam buku pertamanya, ia membahas secara rinci soal larangan ekspor nikel dan pentingnya hilirisasi sebagai instrumen kedaulatan sumber daya alam Indonesia.
Selain itu, ia juga menulis buku mengenai pembentukan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terinspirasi dari perkembangan kawasan industri di Vietnam, serta buku yang mengisahkan pengalaman negosiasi dan pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Dalam buku terbarunya, Bahlil menyoroti penanaman modal asing dari Korea Selatan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara, sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional.
Komitmen dan Nilai yang Dipegang
Bahlil menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada kecerdasan atau sumber daya, tetapi juga pada kesetiaan, loyalitas, dan komitmen para pelaku pembangunan, terutama dari kalangan pemerintahan dan daerah-daerah. Nilai-nilai ini menjadi pondasi penting dalam melaksanakan misi besar pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
