Gelombang Kebangkrutan Hantam Jepang, 1.000 Perusahaan Gulung Tikar Dua Bulan Berturut-turut
M-Radar News – Jepang menghadapi gelombang kebangkrutan perusahaan yang signifikan dengan lebih dari 1.000 usaha gulung tikar selama dua bulan berturut-turut pada tahun 2026.
Pada Juli 2026, tercatat sebanyak 1.028 perusahaan bangkrut, meningkat 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kebangkrutan ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor utama, terutama kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga barang serta biaya operasional.
Dalam periode tersebut, kekurangan tenaga kerja menyebabkan rekor tertinggi kebangkrutan sebanyak 63 kasus, termasuk 36 kasus yang terkait dengan kenaikan biaya personel yang meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu penyebab utama tekanan pada bisnis kecil adalah kenaikan gaji yang tidak dapat dihindari untuk mempertahankan tenaga kerja, dikutib dari detikfinance, Selasa (18/8/2026).
Namun, peningkatan upah ini justru memperburuk arus kas perusahaan yang tidak mampu meningkatkan pendapatan secara proporsional.
Kebangkrutan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar yen terhadap mata uang lain, yang menyebabkan 93 kasus kebangkrutan, jumlah tertinggi sejak tahun 2022.
Selain itu, kebangkrutan perusahaan besar penyedia sistem transaksi kartu kredit, Zentoshin yang berbasis di Osaka, menjadi faktor pendorong tambahan.
Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan dengan kewajiban sebesar 115,16 miliar yen, mempengaruhi banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) terutama restoran dan ritel yang sangat bergantung pada layanan pembayaran cepat dari Zentoshin.
Total kewajiban perusahaan yang bangkrut pada Juli 2026 mencapai 236,3 miliar yen atau sekitar Rp26,22 triliun, meningkat 41,4 persen secara tahunan.
Kondisi ini menunjukkan tekanan berat yang dialami sektor bisnis Jepang, terutama usaha kecil yang memiliki fleksibilitas arus kas terbatas dan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi makro dan biaya operasional.
Situasi ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pelaku bisnis karena berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi Jepang serta meningkatkan risiko sosial akibat meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak mampu bertahan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
