Kemenkeu Ungkap Nasib Utang Whoosh Usai Purbaya Dicopot dan Pelunasan Utang Krisis 1998
M-Radar News, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi proses pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah sedang memasuki tahap akhir setelah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Sementara itu, pemerintah juga telah menyelesaikan pelunasan utang warisan krisis moneter 1997-1998 senilai Rp640 triliun secara bertahap selama hampir tiga dekade, dengan pelunasan terakhir pada Agustus 2026.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani menyampaikan, bahwa pengalihan saham PSBI ke pemerintah melalui Kemenkeu masih dalam proses finalisasi. Skema yang disiapkan telah dibahas secara rinci dan dirancang agar tidak melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PSBI.
“Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail, diharapkan tidak melibatkan APBN secara langsung,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTA, pada Jumat (18/9/2026).
Evita menambahkan, pemerintah tengah melakukan pemetaan aspek finansial, bisnis, operasional, dan hukum agar proses pengalihan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional Whoosh.
Saat ini, Kemenkeu juga menjalankan proses uji tuntas (due diligence) dan penilaian nilai saham PSBI. Pemerintah juga menyiapkan Perpres sebagai landasan hukum pengalihan yang melibatkan koordinasi intensif dengan Badan Pengaturan BUMN dan BPI Danantara. Sebelumnya, pengalihan ini ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026 saat Purbaya masih menjabat.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setelah pencopotannya, seluruh tanggung jawab terkait utang Whoosh beralih ke Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara.
Purbaya mengaku lega, karena beban utang yang besar tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Cicilan utang Whoosh mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun setelah restrukturisasi dan peralihan pembayaran dari Danantara ke Kemenkeu.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan pemerintah telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran surat utang yang diterbitkan untuk menangani krisis keuangan dan perbankan 1997-1998.
Total obligasi yang diterbitkan mencapai Rp640 triliun, dan pelunasan terakhir yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah selesai pada Agustus 2026.
Pelunasan utang tersebut dilakukan secara bertahap selama hampir 30 tahun, dimulai dengan penyelesaian obligasi rekapitalisasi pada Juli 2020.
Uniknya, pelunasan terakhir utang BLBI menggunakan surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun yang disetorkan ke kas negara dan dicatat sebagai Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), tanpa menerbitkan utang baru.
“Dengan adanya surplus BI Rp55 triliun yang digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang BLBI, surat utang yang diterbitkan dalam penanganan krisis 97-98 kini tuntas diselesaikan pada bulan Agustus,” jelas Suahasil.
Surplus tersebut diperoleh berdasarkan audit buku Bank Indonesia tahun 2025 dan digunakan secara bertahap setiap kali ada surplus. Proses ini merupakan bagian dari sejarah panjang penanganan krisis yang memungkinkan Indonesia terus melanjutkan reformasi dan pembangunan hingga saat ini.
Sekitar Rp640 triliun utang yang diterbitkan pemerintah pada masa krisis 1997-1998 mencakup berbagai jenis obligasi dengan jadwal pelunasan yang berbeda-beda. Penyelesaian kewajiban ini menjadi tonggak penting dalam sejarah keuangan Indonesia.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen dalam mengelola utang negara secara bertanggung jawab, termasuk pengalihan utang proyek infrastruktur besar seperti Whoosh dan pelunasan utang krisis moneter yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
