Menkeu: Pembiayaan Utang Rp506 Triliun hingga Agustus 2026 Masih On Track
M-Radar News, Jakarta – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp506 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara memastikan realisasi tersebut masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track. Kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).
Di tengah dinamika perekonomian global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia masih menunjukkan kondisi yang solid. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Suahasil mengatakan, salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah adalah pergerakan yield spread SBN Indonesia terhadap US Treasury. Hingga periode tersebut, spread Indonesia berada di sekitar 217 basis poin.
Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk Filipina, Brasil, dan India.
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point, itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelasnya.
Ketertarikan investor terhadap surat utang pemerintah juga tercermin dari rasio bid to cover pada lelang di pasar perdana. Rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) tercatat 1,88 kali, sedangkan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.
Selain pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN sebesar Rp62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Pembiayaan investasi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pangan, pertanian, perumahan, pendidikan hingga infrastruktur. Penyalurannya dilakukan melalui sejumlah lembaga dan badan pemerintah.
Di antaranya Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup,” kata Suahasil.
Menurutnya, pembiayaan tersebut juga penting untuk menjaga ketersediaan pangan, terlebih pemerintah memperkirakan akan memasuki siklus kemarau dengan durasi yang cukup panjang.
Pada sektor perumahan, realisasi pembiayaan pemerintah tercatat sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran pembiayaan telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi.
Sementara itu, pemerintah menambah dana abadi LPDP sebesar Rp15 triliun untuk mendukung pembiayaan pendidikan dan program beasiswa.
Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika digabung dengan penerima manfaat melalui program kolaborasi, jumlah penerima telah mencapai lebih dari 37.000 orang.
Di sektor pangan, pembiayaan kepada Perum Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Sementara itu, dukungan pembiayaan kepada LMAN digunakan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi berbagai proyek strategis pemerintah. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan lahan dalam pelaksanaan proyek strategis dapat terpenuhi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
