Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027, Pembebasan Lahan Capai 70 Persen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung lokasi pembangunan di Jalan Pagu Jaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026). Foto: dok/ppid

M-Radar News, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menargetkan pembangunan jalan sejajar rel sepanjang 1,7 kilometer di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), dapat dimulai dan diselesaikan pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan target tersebut saat meninjau langsung lokasi pembangunan di Jalan Pagu Jaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (14/9/2026).

Gubernur Pramono mengatakan, pembangunan jalan tersebut merupakan rencana lama yang telah digagas sejak masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta ke-13, Fauzi Bowo. Kajian pembangunan bahkan telah dilakukan pada 2013–2014.

Namun, kata Pramono, proses pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Hari ini saya melakukan pengecekan kembali jalan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Gubernur DKI ke-13 Fauzi Bowo, tetapi sampai hari ini belum terselesaikan,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga kembali melanjutkan proses pembangunan. Salah satu fokus utama, adalah menyelesaikan pembebasan lahan yang hingga kini telah mencapai sekitar 70 persen.

Gubernur menargetkan, bahwa seluruh proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada 2026. Dengan demikian, pembangunan fisik jalan dapat dilaksanakan pada 2027 dan selesai pada tahun yang sama.

“Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen dan tentunya dengan kehadiran Bapak Kakanwil, kami mengharapkan penyelesaian ini bisa dilakukan di tahun 2026, sehingga jalan ini akan bisa diselesaikan di tahun 2027,” kata Pramono.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2024 dan Peta Bidang BPN Nomor 2167/2025, pembangunan jalan tersebut membutuhkan 118 bidang tanah dengan total luas sekitar 13.890 meter persegi.

Hingga saat ini, sebanyak 65 bidang telah dibebaskan. Rinciannya, 59 bidang dibebaskan pada 2025 dan enam bidang pada 2026. Selain itu, terdapat delapan bidang yang masih dalam proses alih status aset.

Secara keseluruhan, lahan yang telah tersedia mencapai sekitar 9.744 meter persegi atau 70 persen dari total kebutuhan.

Sementara itu, sebanyak 45 bidang tanah milik warga masih dalam proses penyelesaian. Dari jumlah tersebut, 26 bidang tengah menjalani pengecekan dan verifikasi dokumen di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

Sedangkan 18 bidang lainnya masih dalam tahap pengumpulan dan pelengkapan dokumen oleh warga.

“Masih ada 45 bidang milik warga yang dalam proses penyelesaian. Sebanyak 26 bidang sedang dalam tahap pengecekan dan verifikasi dokumen di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sementara 18 bidang masih dalam proses pengumpulan dan pelengkapan dokumen oleh warga,” ungkap Pramono.

Jalan sejajar rel tersebut nantinya memiliki lebar 18 hingga 23 meter. Ruas jalan akan menghubungkan Jalan Rawajati Timur, Jalan Kemuning Raya, hingga Jalan Tanjung Barat Raya di sisi selatan Markas Badan Intelijen Negara (BIN).

Pembangunan jalan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Minggu dan sekitarnya.

“Kami mengharapkan penyelesaian pembebasan tanah bisa dilakukan di tahun 2026. Proses pembangunan fisik dilaksanakan pada 2027 dan selesai di tahun yang sama. Semoga target ini bisa terpenuhi sehingga dapat segera digunakan masyarakat,” tutur Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, pembangunan jalan tersebut juga berdampak pada penataan perlintasan sebidang di Simpang Volvo.

“Setelah ini jalan jadi, Simpang Volvo itu akan ditutup. Jadi tidak ada lagi perlintasan sebidang antara jalan dan kereta api, dan tentunya menghindari juga kecelakaan,” jelas Heru.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Lutfi Zakaria mengatakan, sebagian besar bidang tanah milik warga yang masih berproses hanya membutuhkan kelengkapan administrasi.

Ia meminta warga segera menyerahkan dokumen yang diperlukan agar proses pengadaan tanah dapat segera dituntaskan.

“Kami minta dukungan juga masyarakat untuk segera bisa mengumpulkan data-data atau berkas-berkas administrasi, sehingga nanti bisa diselesaikan proses pengadaannya lebih cepat. Mudah-mudahan awal Desember atau akhir November bisa terselesaikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Tutup