Pemerintah Siapkan Rekening bagi Masyarakat untuk Perkuat Inklusi Keuangan
M-Radar News, Jakarta – Pemerintah akan menyiapkan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan. Penyediaan rekening tersebut akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan mengenai kepemilikan rekening masyarakat mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujarnya.
Menko Airlangga menilai, capaian tersebut tergolong baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.
Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat Indonesia, memiliki rekening perbankan. Untuk merealisasikan arahan tersebut, pemerintah akan meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” kata Airlangga.
Selain pemadanan data, pemerintah juga akan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari gateway system.
Menurut Airlangga, penggunaan QRIS diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap transaksi digital sekaligus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tuturnya.
Ke depan, berbagai program pemerintah juga akan diarahkan untuk disalurkan melalui rekening yang telah disiapkan bagi masyarakat. “Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” pungkas Airlangga.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
