Dagperinkopukm Buleleng Perkuat Pengendalian Inflasi lewat Rakor 2026
M-Radar News, Singaraja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Dagperinkopukm) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual, pada Senin (6/7/2026). Rapat ini digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah dan menindaklanjuti radiogram Kemendagri mengenai langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rakor tersebut dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng dari Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Dalam paparan disampaikan bahwa pada minggu pertama Juli 2026, terdapat delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), satu provinsi relatif stabil, dan 29 provinsi mengalami penurunan IPH. Komoditas seperti cabai merah dan beras menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Sementara itu, Provinsi Bali tercatat mengalami penurunan IPH sebesar 3,75 persen.
Perum BULOG melaporkan realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama April hingga Juni 2026 telah melampaui target. Berbagai langkah penguatan stok, operasi pasar, distribusi pangan, serta pengawasan harga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Dagperinkopukm Buleleng, Made Mira Tri Yulia Ida Yustisiana mengatakan. pihaknya akan terus bersinergi dengan TPID dan pemerintah pusat. “Melalui koordinasi yang berkelanjutan, kami berkomitmen memperkuat pengawasan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung berbagai langkah strategis pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut juga dirumuskan langkah strategis pengendalian harga terhadap sejumlah komoditas yang masuk kategori rawan. Komoditas tersebut antara lain beras, jagung pakan ternak, ayam ras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Selain itu, rakor ini menjadi ajang evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar berjalan efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan inflasi dapat terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.
Made Mira menambahkan, bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan harga di pasar. “Kami akan melakukan operasi pasar jika diperlukan untuk menstabilkan harga. Kami juga akan berkoordinasi dengan distributor dan pedagang untuk memastikan pasokan tetap lancar,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap melalui rakor ini, langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
