DPRD Gianyar Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda, Tekankan Penguatan Tata Kelola Keuangan
M-Radar News, Gianyar – DPRD Kabupaten Gianyar, resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Selasa (14/7/2026).
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, yang berlangsung secara intensif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati mengatakan, seluruh pandangan umum dan rekomendasi fraksi telah menjadi bagian dari Pendapat Akhir Lembaga DPRD. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Maka kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar,” ujarnya.
Gde Asmara Putra berharap, pengesahan Perda tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan pembangunan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga Raperda disahkan menjadi Perda.
Menurut Mahayastra, pembahasan yang berlangsung secara objektif dan konstruktif mencerminkan kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Ia memastikan seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
“Seluruh masukan tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD,” kata Mahayastra.
Lebih lanjut, ia menegaskan, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Gianyar yang maju dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.
Bupati Mahayastra optimistis semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat Gianyar.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
