Gubernur Koster: Bali Kembangkan Ekonomi Hijau Berbasis Kearifan Lokal
M-Radar News, Badung – Gubernur Bali, I Wayan Koster menegaskan bahwa langkah mitigasi perubahan iklim di Pulau Dewata tidak sekadar menjadi respons ekologis, melainkan bagian integral dari model pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam ajang Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026, di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Menurut Koster, filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali mengarahkan pembangunan daerah pada penjagaan kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya. Hal ini diwujudkan melalui keseimbangan trilogi pembangunan: Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali.
”Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Koster di hadapan para pemangku kepentingan.
Aset Nyata Menuju Ekonomi Hijau
Dalam paparannya, Gubernur Koster membeberkan sejumlah capaian dan aset iklim riil yang telah dimiliki Bali sebagai modal dasar pengembangan ekonomi hijau:
• Sektor Energi Terbarukan: Bali mencatatkan PLTS terpasang sekitar 45 MWp, operasional 17.225 unit kendaraan listrik (roda dua dan empat), serta dukungan 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sembilan kabupaten/kota.
• Sektor Blue Carbon: Memiliki 2.330 hektare kawasan mangrove (88 persen kategori lebat) serta 1.307 hektare padang lamun yang potensial dikembangkan menjadi blue carbon credit.
• Karbon Pertanian: Sebanyak 52.909 hektare lahan sawah (82 persen dari total sawah di Bali) telah menerapkan sistem pertanian organik, memperkuat potensi soil carbon dan biodiversity credits.
• Sektor Kehutanan: Memiliki 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri dari 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Tiga Peluang Kolaborasi Strategis
Guna mengoptimalkan potensi tersebut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi baru, Pemerintah Provinsi Bali secara terbuka menawarkan tiga skema kolaborasi yang bankable bagi investor dan mitra strategis:
- Blue Carbon: Pengembangan ekosistem mangrove dan padang lamun.
- Solar Energy: Pembangunan PLTS skala besar dengan target tahap awal 300 MWp, yang diproyeksikan berkembang hingga 700-1.200 MWp guna mendukung transisi energi serta penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) dan carbon credit.
- Agricultural Carbon: Ekspansi pertanian organik dan pengelolaan karbon tanah (soil carbon).
Kendati demikian, Koster mengingatkan agar seluruh bentuk investasi dan kerja sama tetap berada dalam kerangka regulasi Pemprov Bali. Prinsip kehati-hatian, transparansi, serta tata kelola yang baik menjadi harga mati agar manfaat ekonomi kembali sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Bali.
Dapat Apresiasi Pusat Aliansi Karbon
Langkah progresif Pemprov Bali, mendapat sambutan hangat dari Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal. Ia menilai, Bali memiliki kombinasi unik antara kekuatan alam, kebudayaan, ketegasan kebijakan, dan partisipasi masyarakat.
”Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat. Kami melihat Bali bukan hanya berpotensi menghasilkan carbon credit, tetapi juga menjadi teladan bagaimana kredit karbon dan biodiversitas dikembangkan dengan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” puji Rob.
Puji Rob menyatakan kesiapan ICCBA untuk mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis berskala nasional maupun internasional.
”Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model percontohan yang kredibel, yang tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di negara lain,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
