Bupati Subandi Tegaskan Rumah Sakit Tak Perlu Khawatir, Pemkab Sidoarjo Siap Bantu Biaya Penanganan Kesehatan
M-Radar News, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan biaya penanganan kesehatan para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, yang mengalami dugaan keracunan makanan, tetap menjadi perhatian pemerintah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, pihak rumah sakit tidak perlu khawatir mengenai pembiayaan pengobatan para santri. Pemkab Sidoarjo menyatakan siap mengambil alih pembiayaan apabila bantuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum dapat menanggung biaya tersebut.
Menurut Subandi, hingga saat ini bantuan dari BGN untuk penanganan para santri tersebut masih dalam proses. Pemkab Sidoarjo telah menyampaikan data yang diperlukan kepada pemerintah pusat dan kini menunggu proses verifikasi.
“Dari BGN masih belum, kita masih memberikan data, semuanya data. Desa sudah kita kirim ya, tinggal kita nunggu,” ujar Bupati Subandi, pada Rabu (16/9/2026).
Ia mengatakan, data penerima bantuan masih dalam tahap pemutakhiran dan verifikasi. Karena itu, jumlah keseluruhan penerima maupun kebutuhan pembiayaan masih belum dapat dipastikan.
“Total data kita nanti kita sampaikan ya, masih diverifikasi. Pokoknya intinya gini, berarti rumah sakit jangan ada kekhawatiran,” tegasnya.
Subandi menambahkan, pemerintah sebelumnya telah mengupayakan agar biaya pengobatan para santri dapat ditanggung melalui bantuan BGN. Namun, apabila skema tersebut tidak mencakup seluruh biaya, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan langkah alternatif.
“Cuma kalau nanti dari BGN tidak menanggung, kita sudah tanggung jawab. Jadi tidak ada kekhawatiran rumah sakit,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila pembiayaan tersebut tidak dapat ditanggung BGN.
“Kita nanti kita lakukan BTT ya, karena yang disiapkan. Kalau kita kan belum tahu totalnya semuanya ya, karena data ini masih di-update,” jelas Subandi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan pembiayaan menghambat pelayanan kesehatan bagi para korban. Menurut Subandi, keselamatan dan penanganan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Yang penting kita ndak usah lihat nilai dulu. Yang penting pemerintah hadir gimana menyelamatkan anak-anak kita,” ujarnya.
Subandi menyebut kebutuhan anggaran sementara diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pemutakhiran data dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Ia memastikan Pemkab Sidoarjo, akan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan pembiayaan apabila bantuan dari pemerintah pusat belum mencukupi.
“Ini tanggung jawabnya pemerintah, tapi ndak usah ada kalau nilai berapapun masa itu kita bayar kalau untuk masyarakat. Insyaallah pemerintah hadir, terutama untuk menyelamatkan anak bangsa kita,” pungkas Subandi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
