Dukcapil Pulihkan Lebih dari 11 Ribu Dokumen Kependudukan untuk Kelompok Rentan Korban Gempa NTT
M-Radar News, Nusa Tenggara Timur – Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan pemulihan lebih dari 11 ribu dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini fokus menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak di wilayah pengungsian.
Gempa yang mengguncang Flores, NTT, tidak hanya merusak rumah dan fasilitas, tetapi juga menyebabkan hilangnya dokumen penting kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen tersebut sangat krusial untuk mengakses bantuan sosial, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Upaya Dukcapil di Lapangan
Sejak 24 hingga 29 Agustus 2026, enam tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil bergerak ke tujuh kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Tim membawa peralatan lengkap seperti alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, serta perangkat Starlink untuk memastikan layanan tetap berjalan meski jaringan komunikasi terputus.
Petugas Dukcapil mendatangi langsung tenda pengungsian untuk melayani warga, khususnya kelompok yang sulit mengakses kantor pelayanan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Pendekatan jemput bola ini memastikan hak atas dokumen kependudukan tidak terhambat oleh kondisi darurat.
Fakta Pemulihan Dokumen
- Total dokumen yang berhasil dipulihkan mencapai 11.225 lembar.
- Manggarai Timur menjadi daerah dengan beban pemulihan terbesar, yakni 4.507 dokumen, terdiri dari kartu keluarga (1.481), KTP-el (981), dan akta kelahiran (561).
- Tim di daerah lain juga aktif, seperti Nagekeo-Ngada (719 dokumen), Manggarai (758 dokumen), Ende (1.451 dokumen), Sikka (2.257 dokumen), dan Manggarai Barat (1.533 dokumen), meskipun kantor Dukcapil setempat ikut terdampak gempa.
Perhatian untuk Kelompok Rentan
Pemulihan dokumen ini sangat berarti bagi kelompok rentan yang menghadapi kesulitan akses dan kondisi pengungsian yang penuh tantangan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengapresiasi langkah Dukcapil yang cepat dan menyentuh kelompok perempuan dan anak-anak. Psikolog dan pemerhati anak, Kak Seto, juga turut mengunjungi lokasi pengungsian untuk memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi.
Tanpa Biaya dan Prioritas Hak Identitas
Proses penerbitan dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana ini dilakukan tanpa biaya. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya menjaga hak identitas setiap warga negara tetap terjamin meski dalam situasi bencana. Identitas adalah hak yang melekat dan negara wajib membantu pemulihannya.
Di tengah debu dan reruntuhan, upaya Dukcapil ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan keberadaan dan hak setiap individu diakui oleh negara, terutama bagi yang paling rentan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
