Untuk Pertama Kalinya, Intelijen Jerman Dapat Kewenangan Menyerang
M-Radar News – Pemerintah Jerman, mengambil langkah bersejarah dengan memperluas kewenangan badan intelijennya, Bundesnachrichtendienst (BND) dan Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), untuk melakukan operasi ofensif.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam arsitektur keamanan nasional Jerman, yang selama ini membatasi badan intelijen hanya pada pengumpulan dan analisis informasi.
Reformasi yang disiapkan pemerintah Jerman memberi badan intelijen kewenangan melakukan operasi siber ofensif, penyusupan ke perangkat elektronik, serta tindakan aktif terhadap infrastruktur yang dianggap digunakan oleh musuh asing.
Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebut, perubahan ini sebagai “reformasi bersejarah” yang mengubah peran intelijen dari sekadar pengamat menjadi pelaku aktif dalam menghadapi ancaman keamanan modern.
Perluasan kewenangan ini meliputi kemampuan untuk menembus komputer dan telepon pintar menggunakan perangkat lunak Trojan, serta melakukan tindakan balasan seperti melumpuhkan infrastruktur teknologi informasi lawan.
Dalam situasi ketegangan atau pertahanan militer, BND bahkan dapat melakukan sabotase di luar negeri. Selain itu, badan intelijen dalam negeri juga memperoleh hak untuk memasuki rumah tanpa izin hakim, sebuah kewenangan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui persetujuan peradilan untuk kepolisian.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah Jerman terhadap ancaman hibrida dari luar negeri, yang mencakup sabotase, spionase, serangan siber, serta operasi rahasia yang bertujuan mengguncang stabilitas politik dan keamanan nasional.
Negara-negara anggota NATO, termasuk Jerman, menuding Rusia sebagai pelaku di balik berbagai serangan siber dan gangguan sistem di Eropa, meskipun klaim tersebut dibantah oleh Moskow.
Reformasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan politik. Meski mayoritas parlemen, yang didominasi partai konservatif (CDU/CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD), diperkirakan akan menyetujui perubahan ini, oposisi memberikan peringatan terkait potensi pelanggaran hak privasi dan kebebasan sipil.
Sejak akhir Perang Dunia II, Jerman menjalankan prinsip pemisahan tugas antara badan intelijen yang bertugas mengumpulkan informasi dan kepolisian yang menangani penegakan hukum. Reformasi ini dianggap sebagai perubahan paling signifikan sejak saat itu, yang dapat menggeser batas antara pengawasan dan tindakan operasional aktif.
Menteri Dalam Negeri Dobrindt berharap reformasi ini memperkuat arsitektur keamanan nasional Jerman dan menjadikan badan intelijen “dinas intelijen yang sesungguhnya” dengan kemampuan lebih luas untuk menghadapi ancaman dalam dan luar negeri secara efektif.
Dengan persetujuan parlemen yang diharapkan rampung awal 2027, Jerman akan memasuki era baru intelijen yang mengedepankan kemampuan operasional aktif, menyesuaikan dengan kompleksitas ancaman di era digital dan geopolitik saat ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
