Trump Janjikan US$5.000 per Warga Jika Partai Republik Menang Pemilu
M-Radar News, Internasional – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan pembayaran sebesar US$5.000 kepada setiap warga negara dewasa AS apabila Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dalam pemilu paruh waktu November 2026.
Janji tersebut disampaikan Trump saat menghadiri konvensi Partai Republik di Dallas, Texas. Trump menyebut pembayaran itu sebagai “Trump Dividend” atau dividen Trump.
“Jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami dan mendapatkan US$5.000. Ini akan disebut Trump Dividend,” kata Trump di hadapan pendukungnya dikutib aljazeera, Kamis (10/9/2026).
Trump mengatakan, pembayaran tersebut hanya memiliki satu ketentuan, yakni uang yang diterima harus dibelanjakan di wilayah AS. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pembayaran maupun sumber dana yang akan digunakan.
Rencana tersebut diperkirakan membutuhkan dana lebih dari US$1 triliun. Dengan sekitar 270 juta warga dewasa, nilai keseluruhan pembayaran dapat mencapai sekitar US$1,35 triliun.
Persoalan pendanaan kemudian menjadi sorotan. Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan, pembayaran tersebut pada dasarnya merupakan dividen bagi pekerja Amerika yang dapat dibiayai dari pendapatan tarif perdagangan.
Namun, sejumlah analis menilai pendapatan tarif tidak cukup untuk membiayai program tersebut. Pemerintah AS juga tengah menghadapi defisit anggaran sekitar US$1,8 triliun per tahun dan utang nasional yang telah menembus US$40 triliun.
Marc Goldwein, direktur kebijakan senior Committee for a Responsible Federal Budget mengatakan, Trump tidak memiliki kewenangan untuk membagikan uang kepada masyarakat tanpa persetujuan Kongres.
Menurutnya, pembayaran tersebut membutuhkan tindakan legislatif karena dana untuk program semacam itu tidak tersedia secara otomatis dalam anggaran pemerintah.
Selain persoalan anggaran, janji Trump juga memunculkan perdebatan mengenai aspek politik dan hukum. Sejumlah pihak menilai pemberian uang yang dikaitkan dengan kemenangan Partai Republik berpotensi menimbulkan persoalan etika.
Namun, pakar hukum yang dikutip Associated Press menilai janji tersebut tidak otomatis termasuk pembelian suara karena pembayaran yang dijanjikan tidak secara langsung mensyaratkan penerima memilih kandidat atau partai tertentu.
Janji pembayaran tunai tersebut bukan kali pertama muncul dari pemerintahan Trump. Sebelumnya, Trump juga pernah mengusulkan pembayaran sekitar US$2.000 yang disebut berasal dari pendapatan tarif. Namun, rencana tersebut tidak pernah terealisasi.
Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, janji “Trump Dividend” kini menjadi salah satu proposal ekonomi paling kontroversial dalam kampanye Partai Republik.
Selain mempertanyakan sumber pendanaannya, para analis juga menyoroti potensi tambahan beban terhadap keuangan negara jika pembayaran tersebut benar-benar direalisasikan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
