PM Jepang Bakal Pangkas Pajak Makanan dan Minuman Jadi 1 Persen
M-Radar News, Pemerintah Jepang berencana memangkas pajak penjualan makanan dan minuman menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Kebijakan ini merupakan janji kampanye Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.
Dikutip dari Bloomberg, Takaichi diperkirakan akan menginstruksikan Partai Demokrat Liberal (LDP) paling cepat Kamis (30/7) untuk mulai menyusun rancangan undang-undang yang diperlukan. Harian Asahi, Nikkei, dan TBS melaporkan tarif pajak makanan akan dipangkas menjadi 1 persen.
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan pemerintah masih belum merampungkan pembahasan mengenai rencana pemangkasan pajak tersebut. Rencana itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 4 triliun yen atau sekitar 24,4 miliar dolar AS per tahun.
Hingga kini pemerintah belum menjelaskan sumber pendanaan. Hal ini memicu kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Jepang dan berpotensi mempertahankan tekanan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Ekonom Daiwa Institute of Research, Akane Yamaguchi, menilai pasar sebenarnya telah mengantisipasi kebijakan pemangkasan tersebut. “Keputusan ini pada dasarnya sudah tercermin dalam harga pasar, tetapi kekhawatiran terhadap kondisi fiskal tetap ada,” ujarnya.
Kebijakan itu muncul setelah panel lintas partai yang dibentuk untuk membahas pemotongan pajak gagal mencapai kesepakatan pada Senin (27/7). Perbedaan pendapat masih terjadi mengenai sumber pembiayaan, apakah pemangkasan pajak harus bersifat permanen atau diganti dengan bantuan tunai kepada masyarakat.
Mandeknya pembahasan pemotongan pajak konsumsi juga disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat dukungan terhadap pemerintahan Takaichi menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan proposal yang diajukan Ketua Panel LDP Itsunori Onodera pada Juni, tarif pajak makanan akan dipangkas dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April. Selain itu, rumah tangga yang memenuhi syarat akan menerima bantuan tunai senilai sekitar 600 miliar yen per tahun mulai musim gugur 2027 untuk mengompensasi sisa beban pajak sebesar 1 poin persentase.
Takaichi sendiri telah berjanji memperjuangkan pemotongan pajak tersebut menjelang pemilihan umum pada Februari. Pada pemilu majelis tinggi tahun lalu, LDP tidak memasukkan janji itu ke dalam kampanye, meskipun sebagian besar partai oposisi mengusung kebijakan serupa. Hasilnya, LDP kehilangan mayoritas di majelis tinggi, yang kemudian berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri saat itu, Shigeru Ishiba.
Pemerintah memilih menetapkan tarif 1 persen, bukan 0 persen, untuk mengurangi beban penyesuaian sistem kasir di sektor ritel. Panel teknis sebelumnya memperkirakan penerapan tarif 0 persen membutuhkan waktu sekitar satu tahun, sedangkan tarif di atas nol persen dapat memangkas waktu implementasi menjadi sekitar setengahnya.
Meski demikian, Yamaguchi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan daya beli masyarakat. “Sekalipun pemotongan pajak konsumsi diterapkan, harga barang kemungkinan tidak akan turun sebesar yang diharapkan masyarakat. Artinya, manfaat yang dirasakan rumah tangga bisa lebih kecil dari yang diharapkan,” katanya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
