Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terendah di Jawa Timur
M-Radar News, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Upaya yang dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut membuahkan hasil positif.
Hingga September 2026, inflasi tahunan Banyuwangi tercatat sebesar 2,69 persen (year on year/yoy), terendah di Jawa Timur (Jatim). Angka tersebut berada di bawah rata-rata inflasi Jatim yang mencapai 3,33 persen dan rata-rata nasional sebesar 3,28 persen.
Capaian ini menunjukkan upaya pengendalian inflasi melalui sinergi berbagai sektor berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor produksi hingga distribusi dan perdagangan.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Menurut Ipuk, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting agar langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Karena itu, Pemkab Banyuwangi secara rutin menggelar Forum High Level Meeting (HLM) sebagai wadah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi TPID.
Salah satu kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026). Forum itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan TPID, di antaranya Kepala BI Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan capacity building untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja TPID.
Sejumlah narasumber turut hadir, yakni Zulfirman Basir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asesor TPID Award sekaligus Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember yang juga Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfirman Basir menyampaikan, bahwa kinerja pengendalian inflasi Banyuwangi menunjukkan capaian positif di tingkat nasional.
Pada 2025, Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional untuk kategori kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan total nilai relatif mencapai 97,08 persen.
“Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal,” ujar Zulfirman.
Sementara itu, Bupati Ipuk menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kinerja TPID. Menurutnya, setiap program pengendalian inflasi harus dilaksanakan secara terarah, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.
Ipuk menjelaskan, penguatan pengendalian inflasi akan difokuskan pada empat aspek utama atau strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga akan mengoptimalkan dukungan anggaran APBD serta memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar.
Pemkab Banyuwangi juga mendorong agar berbagai inovasi pengendalian inflasi dapat direalisasikan dengan indikator yang terukur. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya sebatas kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” pungkas Ipuk.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
