Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 5,6 Persen, Terendah Sejak 2004
M-Radar News, Banyuwangi – Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Banyuwangi pada 2026 tercatat sebesar 5,6 persen, turun dari 6,13 persen pada 2025.
Penurunan tersebut menjadi capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Bahkan, tingkat kemiskinan pada 2026 menjadi yang terendah sejak 2004.
Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat terus mengalami penurunan. Pada 2021, persentasenya mencapai 8,07 persen, kemudian turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, dan 6,54 persen pada 2024.
Tren positif tersebut berlanjut pada 2025 sebesar 6,13 persen hingga akhirnya mencapai 5,6 persen pada 2026. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 0,53 poin persentase dalam setahun terakhir.
Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam menjelaskan, bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang. Angka tersebut berkurang sebanyak 8.560 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut Abdus Salam, perbaikan kondisi kemiskinan tidak hanya tercermin dari penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
“Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),” jelas Abdus Salam, Selasa (3/11/2026).
“Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” tambahnya.
Dia menerangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Kedua indeks ini penting untuk melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program penanggulangan yang lebih tepat sasaran,” ujar Abdus Salam.
Ia menambahkan, dinamika kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, serta perubahan harga kebutuhan pokok, terutama pangan.
Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
“Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi sangat penting,” papar Abdus Salam.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan.
Bupati Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi menjalankan empat strategi utama untuk menekan angka kemiskinan. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Banyuwangi Berbagi. Program tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan data sasaran.
Selain itu, terdapat program Rantang Kasih yang memberikan makanan bergizi setiap hari kepada warga lanjut usia (lansia) miskin yang hidup sebatang kara. Pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah guna meringankan beban pengeluaran masyarakat.
“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ipuk.
Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan keberdayaan dan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program pemberdayaan ekonomi, seperti;
- UMKM Naik Kelas,
- Warung Naik Kelas (Wenak),
- Pembebasan retribusi bagi pedagang pasar daerah, hingga
- Fasilitasi ongkos kirim gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi ketiga, adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemkab Banyuwangi, juga menjalankan program ‘Banyuwangi Ayo Kursus’ yang menyediakan pelatihan keterampilan secara gratis serta bantuan peralatan usaha bagi alumni sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun peserta pelatihan agar memiliki bekal untuk berwirausaha.
“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” jelas Ipuk.
Pemkab Banyuwangi berharap, berbagai program tersebut dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk memperluas akses ekonomi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
