Kendalikan Inflasi Pangan, Pemprov Jateng Perkuat Distribusi dan Operasi Pasar

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026). Foto: dok/kmf.

M-Radar News, Magelang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), memperkuat pengendalian inflasi pangan dengan memprioritaskan pemerataan distribusi komoditas, peningkatan produksi pertanian, operasi pasar, serta pengawasan terhadap penimbunan bahan pokok.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memastikan pasokan pangan dari daerah penghasil dapat menjangkau seluruh wilayah. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kelangkaan barang dan kenaikan harga akibat ketimpangan distribusi.

Baca juga:

Gubernur Luthfi secara khusus menyoroti distribusi bawang merah dan cabai. Menurutnya, daerah yang memiliki produksi komoditas tersebut harus mampu memasok kebutuhan daerah lain agar ketersediaan pangan lebih merata.

“Misalkan bawang merah harus tersebar rata di seluruh kabupaten Jawa Tengah,” kata Luthfi seusai meninjau Expo dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng di Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).

Selain memperkuat distribusi, Pemprov Jateng juga mengintensifkan operasi pasar dan bazar bahan pokok murah. Luthfi menyebut hampir 2.000 kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga menyiapkan pengawasan bersama unsur kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota melalui pembentukan satuan tugas (satgas). Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan barang, mencegah penimbunan, serta mengantisipasi praktik permainan harga.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,99 persen, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,18 persen.

Meski mengalami penurunan, BI meminta koordinasi pengendalian inflasi tetap diperkuat. Sejumlah momentum, seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri, diperkirakan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap bahan pokok.

“Potensi peningkatan permintaan harus diantisipasi. Karena itu, kami berupaya mengoordinasikan kesiapan pasokan dan distribusinya supaya merata di seluruh Jawa Tengah, agar inflasi tetap terkendali dalam target 2,5 plus minus 1 persen,” ujarnya.

Noor menjelaskan, BI bersama TPID menjalankan pengendalian inflasi dari sektor produksi hingga distribusi. Di sektor hulu, langkah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, pada sektor pascapanen, pemerintah mendorong elektrifikasi rice milling unit (RMU) atau mesin penggilingan padi. Dari sisi distribusi, BI memfasilitasi pertemuan bisnis antara petani, peternak, dan pembeli atau offtaker untuk memperkuat penyerapan hasil produksi serta menjaga kepastian harga.

Baca juga:

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, Defrancisco Dasilva Tavares mengatakan, kelancaran distribusi pangan antardaerah didukung kolaborasi TPID, subsidi transportasi, dan peran badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan produksi pertanian sekitar tiga bulan sebelum periode peningkatan kebutuhan. Pengaturan waktu tanam dan panen tersebut dilakukan agar pasokan tersedia sesuai kebutuhan pasar.

Frans, sapaan Defrancisco menyebut, cabai menjadi salah satu komoditas yang membutuhkan perhatian khusus karena harganya relatif cepat berubah. Pemerintah terus menjaga ketersediaan dan distribusinya sekaligus mendorong pemanfaatan produk olahan sebagai alternatif konsumsi cabai segar.

“Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, agar berbelanja secara bijak, tidak melakukan panic buying, serta mengurangi pemborosan pangan,” tambahnya.

Sementara itu, Agus Mawardi dari Kelompok Tani Ngudi Makmur 1, Temanggung, berharap pemerintah meningkatkan dukungan terhadap pengembangan produk pertanian lokal dan industri rumahan.

Di samping itu, Agus Mawardi juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan bagi pelaku usaha agar produk lokal semakin berkembang.

Penguatan produksi, pemerataan distribusi, operasi pasar, dan pengawasan perdagangan diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus menekan gejolak harga di Jawa Tengah, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup