20 Dapur MBG di Pamekasan Belum Miliki IPAL, DLH Hanya Bisa Awasi
M-Radar News, Pamekasan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak 20 dari 127 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di daerahnya belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Temuan ini menjadi perhatian di tengah akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala DLH Pamekasan Supriyanto menyatakan, bahwa keberadaan IPAL sangat penting untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan. “Semua kegiatan usaha termasuk SPPG harus memiliki IPAL agar tidak mencemari lingkungan,” ucapnya, pada Kamis (9/7/2026).
Menurut Supriyanto, terkait IPAL dapur MBG, pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan dan pembinaan. Sanksi tegas berupa penutupan atau suspensi operasional umumnya berada di bawah kewenangan kementerian atau otoritas terkait. “Jadi, DLH hanya membina agar dapur MBG memiliki IPAL,” katanya.
DLH Pamekasan terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap seluruh dapur MBG. Dari total 127 dapur, 20 di antaranya belum memenuhi standar pengelolaan limbah. Sisanya, 107 dapur sudah memiliki IPAL yang berfungsi dengan baik.
Supriyanto menjelaskan, pihaknya akan memberikan pembinaan teknis kepada pengelola dapur yang belum memiliki IPAL. Pembinaan meliputi sosialisasi pentingnya IPAL, panduan pembuatan, hingga cara perawatan. “Kami berharap dalam waktu dekat semua dapur MBG bisa memiliki IPAL,” ujarnya.
Meski demikian, DLH tidak dapat memberikan sanksi langsung kepada dapur yang melanggar. Kewenangan penutupan atau penghentian operasional berada di tingkat kementerian. “Kami hanya bisa merekomendasikan,” kata Supriyanto.
Ketiadaan IPAL pada dapur MBG berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama jika limbah dapur langsung dibuang ke saluran air. Limbah organik dan kimia dari dapur dapat mencemari sungai dan tanah di sekitar.
DLH Pamekasan mencatat, dapur MBG tersebar di berbagai kecamatan di Pamekasan. Sebagian besar dapur sudah beroperasi sejak program MBG diluncurkan. Namun, beberapa dapur masih dalam tahap penyempurnaan infrastruktur, termasuk IPAL.
Supriyanto menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara berkala. “Kami akan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan kepatuhan,” ucapnya.
Sementara itu, sejumlah pengelola dapur MBG mengaku sudah berupaya memenuhi standar. Namun, kendala biaya dan teknis menjadi hambatan. “Kami sedang mengurus pembuatan IPAL, butuh waktu dan dana,” ujar salah satu pengelola yang enggan disebut namanya.
DLH berencana mengusulkan bantuan teknis kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan IPAL di dapur MBG. “Kami akan koordinasikan dengan kementerian terkait,” kata Supriyanto.
Program MBG sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak sekolah dan ibu hamil. Di Pamekasan, program ini berjalan sejak awal 2026 dan terus diperluas.
Dengan adanya temuan ini, DLH berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memastikan program MBG tidak hanya bermanfaat bagi gizi masyarakat, tetapi juga ramah lingkungan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
