Israel Siapkan Rencana Usir Paksa 1,86 Juta Warga Gaza dalam Kurun 7 Tahun
M-Radar News – Pemerintah Israel tengah menyiapkan rencana kontroversial untuk memindahkan secara paksa hingga 1,86 juta warga Palestina dari Jalur Gaza dalam jangka waktu tujuh tahun. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh upaya Israel untuk melucuti senjata Hamas dan mendemiliterisasi Gaza, sekaligus menjadi bagian dari kampanye politik Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.
Rencana yang dikenal dengan nama “Disengagement 710” ini bertujuan mendorong emigrasi warga Palestina dari Gaza dengan target awal pemindahan 250.000 orang pada tahun pertama. Progresnya diperkirakan mencapai 1,11 juta orang dalam tiga tahun, dan berakhir dengan total sekitar 1,86 juta orang setelah tujuh tahun. Ben-Gvir menyatakan bahwa rencana ini realistis dan memerlukan kerja sama internasional, termasuk kesepakatan dengan negara-negara seperti Turki, Ethiopia, Kongo, serta beberapa negara Arab yang akan menerima penduduk Gaza yang dipindahkan.
Namun, rencana ini menuai kecaman keras karena dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran hukum internasional. Pemindahan paksa warga sipil di wilayah pendudukan termasuk kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa. Kondisi warga Gaza yang sudah sangat memprihatinkan akibat serangan Israel yang menghancurkan lebih dari 80 persen infrastruktur penting seperti rumah, sekolah, rumah sakit, serta pembatasan pasokan makanan dan air, menimbulkan keraguan serius terhadap klaim pemindahan “sukarela” yang disampaikan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Gaza untuk menguasai wilayah dan memastikan pelucutan senjata Hamas berjalan sampai tuntas. Saat ini, militer Israel mengklaim mengendalikan sekitar 60 persen wilayah Gaza dan berencana memperluas penguasaan hingga 70 persen. Netanyahu menolak opsi mundur dan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS), menegaskan bahwa Gaza tidak boleh lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel.
Serangan militer yang terus terjadi menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil, termasuk anak-anak. Sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, korban tewas tercatat mencapai lebih dari seribu jiwa, sementara total korban sejak konflik pecah pada Oktober 2023 mencapai puluhan ribu. Kekerasan juga meluas ke wilayah Tepi Barat dengan insiden penembakan dan serangan terhadap warga Palestina oleh pasukan Israel dan pemukim.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menambahkan bahwa tidak ada solusi nyata untuk Gaza kecuali pemindahan penduduknya. Pemerintah Israel telah mengorganisasi rencana tersebut dan siap melaksanakan melalui jalur laut, udara, maupun cara lain dengan dukungan dari AS. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah AS mengenai persetujuan atas rencana ini.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di komunitas internasional, mengingat risiko pelanggaran hak asasi manusia dan potensi eskalasi konflik. Rencana pengusiran paksa warga Gaza menjadi isu penting yang memerlukan perhatian global, terutama dalam konteks upaya perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Situasi di Gaza saat ini sangat genting dengan tuntutan kemanusiaan yang mendesak dan dinamika politik yang kompleks. Langkah-langkah yang diambil Israel berpotensi membawa dampak besar bagi masa depan warga Palestina dan hubungan internasional di wilayah tersebut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
