Pimpinan Komisi IV DPR Minta BNPB Kumpulkan Data Ancaman El Nino dan Kemarau Panjang
M-Radar News, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestrasi pengumpulan data terkait ancaman El Nino yang beriringan dengan musim kemarau pada tahun 2026 ini. Langkah ini dinilai penting untuk menyusun rencana antisipasi yang komprehensif dan tepat sasaran.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (30 Juli 2026). Dorongan ini disampaikan menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan jajarannya merancang langkah menghadapi musim kemarau yang disertai fenomena El Nino.
Potensi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan. Sementara pada Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan pada September di 169 ZOM (25,41 persen luas daratan). BMKG juga memproyeksikan peluang terjadinya El Nino mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing. Kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” tegas Alex.
Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan
Alex menyoroti sejumlah provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. “Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perangkat perlindungan diri petugas yang diterjunkan memadamkan karhutla masih seadanya, dan lokasi karhutla di tengah rimba belantara menjadi tantangan tersendiri. “Sepantasnya kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” kata Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.
Menjaga Ketahanan Pangan
Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah di semua tingkatan menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. “Yang paling paham karakteristik daerah tentu para pemimpinnya. Kementerian Pertanian harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau,” ujarnya.
Salah satu kearifan lokal yang diharapkan adalah upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras. Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Fenomena El Nino sendiri merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang memicu penurunan curah hujan, udara lebih kering, dan kemarau lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Dengan data yang akurat, diharapkan langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih efektif untuk meminimalkan dampak negatif.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
