Bappenas Dapat Anggaran Rp 2,47 T, Fokus Roadmap Pembangunan Aceh-Papua
M-Radar News – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk tahun 2027. Dana ini akan digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan dan pengawalan roadmap pembangunan di wilayah Aceh hingga Papua.
Anggaran tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 29 September 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenas mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
Alokasi Anggaran dan Program Utama
Anggaran Rp 2,47 triliun tersebut terbagi menjadi dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen sekitar Rp 1,46 triliun dan Program Perencanaan Pembangunan Nasional sekitar Rp 1,01 triliun. Dari program perencanaan, Rp 766,3 miliar bersumber dari rupiah murni, sementara sisanya didanai melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp 97,6 miliar untuk tiga proyek dan hibah luar negeri sekitar Rp 145,6 miliar untuk lima proyek.
Dari sisi belanja, sekitar Rp 825,3 miliar atau 33 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sedangkan sekitar Rp 1,64 triliun atau 66,5 persen diarahkan untuk kegiatan nonoperasional.
Fokus Pembangunan Kewilayahan dan Transformasi Ekonomi
Sekretaris Jenderal Bappenas, Teni Widuriyanti, menjelaskan bahwa anggaran ini akan mendukung berbagai agenda perencanaan pembangunan, termasuk penguatan pembangunan wilayah dan transformasi ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah penyusunan roadmap pembangunan khususnya untuk wilayah Papua dan Aceh.
Bappenas juga bertanggung jawab atas agenda pembangunan di wilayah Sabang, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemulihan pascabencana, pengembangan konektivitas, tata ruang, serta penguatan data pembangunan daerah.
Di sektor ekonomi, Bappenas menyiapkan roadmap industrialisasi yang mencakup industri otomotif dan kedirgantaraan. Selain itu, terdapat pengembangan dashboard potensi ekspor, penguatan sinergi pusat-daerah, serta kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif dan pariwisata.
Agenda lain yang akan dijalankan meliputi percepatan penerapan pajak karbon, menjaga stabilitas sektor keuangan, digitalisasi belanja daerah, dan proses aksesi Indonesia menuju Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Program Prioritas Pemerintah yang Didukung
Bappenas juga akan mengawal sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial terpadu, Koperasi Merah Putih, hilirisasi UMKM, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Penguatan Sinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penguatan sinergi antar lembaga seperti Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. Sinergi ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029.
Rachmat menyampaikan bahwa dukungan Komisi XI DPR RI sangat diperlukan untuk memperkuat kolaborasi tersebut demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Dengan anggaran yang telah dialokasikan dan berbagai program yang disiapkan, Bappenas berperan strategis dalam mengoordinasikan dan mengorkestrasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
