100 Hari Kerja Sudaryono, BGN Perkuat MBG 2.0 dan Klaim Efisiensi Anggaran Rp44 Triliun
M-Radar News, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, pemberantasan praktik koruptif, peningkatan pengawasan keamanan pangan, serta kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi program MBG 2.0 dalam 100 hari kerja di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Sudaryono mengatakan, pembenahan program harus dimulai dari sistem penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel, termasuk memastikan tidak adanya praktik titip-menitip proyek dalam pengelolaan MBG.
Konsep MBG 2.0, menurutnya, dibangun berdasarkan tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Sudaryono dalam kegiatan Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui pembaruan perjanjian kerja sama dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN turut memastikan data penyelenggaraan program telah terverifikasi, serta alur kerja dapat dipantau melalui sistem digital.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan berdasarkan data yang valid dan mekanisme yang dapat diawasi. “Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelas Mas Dar.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, BGN mengklaim telah melakukan efisiensi sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo rekening virtual (virtual account) fiktif sekitar Rp500 miliar.
Mas Dar mengatakan, langkah penghematan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang negara agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah penyesuaian insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi serta penghentian pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Selain pembenahan tata kelola dan anggaran, BGN menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi MBG 2.0. Pengawasan diperkuat mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Upaya tersebut mencakup kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, pelaksanaan apel harian, serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke pusat dan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI).
BGN juga menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran standar keamanan pangan. “Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Mas Dar.
Dalam laporan 100 hari kerja tersebut, BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Dari total 27.485 dapur yang tercatat, sebanyak 26.723 dapur telah terverifikasi.
BGN juga mencatat sebanyak 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dari jumlah pemasok tersebut, 82,83 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, realisasi anggaran MBG pada 2026 tercatat mencapai Rp165 triliun. BGN juga menyebut nilai uang negara yang dikembalikan ke kas negara mencapai Rp44 triliun.
Untuk meningkatkan transparansi dan memperluas keterlibatan masyarakat, BGN mengembangkan Radar MBG yang memungkinkan publik memantau menu harian.
Selain itu, terdapat platform LokaMBG yang dirancang sebagai sarana pengadaan bahan baku untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar (markup) dan praktik monopoli.
Platform tersebut juga ditujukan untuk memastikan transaksi tercatat, serta memperjelas asal produk yang digunakan dalam penyelenggaraan program.
Ke depan, transformasi MBG 2.0 diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BGN juga menargetkan agar pelaksanaan program semakin tertata, transparan, aman, dan tepat sasaran.
Melalui pembenahan tersebut, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat secara lebih merata, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
