DPRD Dukung Pemprov Jabar Tetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan dan Karhutla
M-Radar News, Bandung – DPRD Jawa Barat mendukung kebijakan Pemprov Jabar yang menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meminimalisir dampak bencana selama musim kemarau.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, dengan status siaga tersebut Pemprov Jabar bisa melakukan langkah mitigasi lebih awal. “Perubahan iklim harus kita antisipasi sejak awal jangan sampai masyarakat merugi akibat keterlambatan penanganan. Terutama bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian maupun sektor lain yang sangat bergantung pada kondisi cuaca,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juli 2026.
DPRD Jabar berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait terus meningkatkan koordinasi. Selain itu, memperkuat sistem mitigasi serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana guna menghadapi potensi kekeringan.
“Melalui langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini, diharapkan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dapat ditekan. Sehingga ketahanan sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Iswara.
Sementara itu, sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan. Dua desa di Kabupaten Bekasi, yakni Desa Ridogalih dan Nagasari, menjadi contoh nyata. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih sebanyak 65.000 liter untuk 999 Kepala Keluarga (KK) di dua desa tersebut.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi menjelaskan, distribusi dilakukan sejak 9 Juni hingga 17 Juni 2026. “Kami sudah mendistribusikan 65.000 liter air bersih kepada warga terdampak. Jumlah penerima manfaat mencapai 999 kepala keluarga,” katanya.
Dengan status siaga yang telah ditetapkan, diharapkan langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. DPRD Jabar juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi potensi bencana kekeringan dan karhutla.
Menurut Iswara, koordinasi yang baik akan memastikan bantuan dan penanganan bencana dapat berjalan efektif. “Kita tidak ingin ada keterlambatan yang justru memperparah dampak bencana. Semua pihak harus bergerak bersama,” tegasnya.
Pemprov Jabar sendiri telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk penyediaan air bersih dan patroli pencegahan karhutla. Masyarakat diimbau untuk waspada dan melaporkan jika menemukan tanda-tanda kekeringan atau kebakaran lahan.
Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bekasi terus memantau kondisi di lapangan. Distribusi air bersih akan terus dilakukan jika diperlukan. Dodi Supriadi menambahkan, pihaknya siap menambah pasokan air jika permintaan meningkat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi. Semoga musim kemarau tahun ini tidak terlalu parah,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
