Gelar Reses, Legislator Bekasi Terima Keluhan Warga Soal Banjir dan Anak Sekolah
M-Radar News, Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menggelar reses di RT 08, RW 12, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi, Jumat, 10 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, ia menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan penanggulangan banjir hingga anak sekolah yang belum diterima di sekolah negeri.
Menurut Muin, warga masih mengeluhkan banjir yang kerap melanda setiap musim hujan. Mereka mendesak pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah banjir, khususnya di wilayah RW 12 Kelurahan Pejuang.
“Banjir ini memang menjadi salah satu masalah di Kota Bekasi. Oleh karena mayoritas warga meminta Pemkot Bekasi melakukan langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan banjir yang dihadapi warga,” katanya di sela-sela reses.
Selain banjir, banyak warga yang mengadu bahwa anak-anak mereka belum diterima di sekolah, baik jenjang SMP maupun SMA. Hal itu terjadi karena anak-anak tersebut gagal dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Para orang tua berharap anak mereka bisa masuk sekolah negeri karena gratis.
“Saya kira, ini harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. Sehingga anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri ini bisa tetap sekolah,” katanya.
Muin menilai, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan, kelurahan, dan kecamatan harus segera bergerak melakukan pendataan siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri.
“Pendataan ini penting, agar pemerintah tahu apakah setelah gagal masuk sekolah negeri mereka tetap sekolah atau putus sekolah. Yang jelas harapan saya jangan gara-gara tidak diterima sekolah negeri anak jadi putus sekolah,” katanya.
Selain keluhan banjir dan anak sekolah, sejumlah keluhan lain juga masuk, di antaranya terkait kepesertaan BPJS dan akses atau ketersediaan lapangan pekerjaan.
Mengenai BPJS, banyak warga yang meminta agar masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga tidak perlu membayar iuran mengingat kondisi ekonomi yang sulit.
“Jadi banyak warga yang ingin dimasukan sebagai peserta PBI sehingga tidak perlu membayar iuran. Saya kira usulan itu masuk akal karena memang mayoritas masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi,” katanya.
Sementara itu, terkait lapangan pekerjaan, banyak warga mengaku kesulitan memperoleh kerja. Hal ini dialami oleh lulusan SMA, SMK, hingga kuliah.
“Memang kondisinya saat ini lapangan kerja di Kota Bekasi sangat sulit dan ini berdampak kepada angka pengangguran. Oleh karena itu saya meminta Pemkot Bekasi mencari solusi atas permasalahan ini sehingga bisa menekan angka pengangguran,” katanya.
Muin berkomitmen memperjuangkan setiap usulan atau keluhan warga yang didapatnya selama reses. Ia berharap usulan atau keluhan tersebut bisa segera diselesaikan oleh Pemkot Bekasi.
“Semua usulan, aspirasi maupun keluhan warga selama reses kita tampung. Nanti itu semua akan kita bahwa ke DPRD untuk kita sampaikan secara resmi kepada Pemkot Bekasi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
