DPRD Banyuwangi Dorong Pembangunan Dermaga Baru di Bulusan untuk Urai Kemacetan Ketapang
M-Radar News, Banyuwangi – DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah untuk segera membangun dermaga baru di kawasan Pelabuhan Bulusan. Pembangunan ini dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang guna mengurai kemacetan panjang yang kerap terjadi di area Pelabuhan Ketapang.
Langkah tersebut diambil setelah Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Ketapang. Dari hasil evaluasi, keterbatasan kapasitas dermaga yang melayani aktivitas penyeberangan menjadi salah satu pemicu utama penumpukan kendaraan.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito, menegaskan pentingnya optimalisasi lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi di kawasan Bulusan.
“Kami mendorong pembangunan dermaga baru di area Pelabuhan Bulusan untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Ketapang,” ujar Suwito saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).
Selain mengurai kepadatan lalu lintas, kehadiran dermaga baru ini diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi, mengingat status aset lahan yang akan digunakan merupakan milik pemkab.
Untuk mempercepat realisasi, DPRD Banyuwangi berencana menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Hari ini saya ke Jakarta untuk meminta masukan dari Danantara. Pelaksanaan pembangunan melalui pemerintah atau Danantara dinilai bisa lebih cepat dibandingkan swasta yang terkendala proses perizinan panjang,” tambahnya.
Meski demikian, Suwito menekankan, bahwa penambahan dermaga di sisi Banyuwangi harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
“Penambahan dermaga di Banyuwangi harus selaras dengan peningkatan kapasitas di Gilimanuk. Jangan sampai dermaga di Banyuwangi ada 12 sementara di Gilimanuk hanya 9, karena itu justru akan menimbulkan kemacetan baru,” tegasnya.
Hasil sidak ini juga telah dibahas bersama Pemkab dan Polresta Banyuwangi. Selain dermaga, DPRD turut mendorong peningkatan kapasitas armada kapal penyeberangan serta perbaikan fasilitas pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
Dengan kombinasi penambahan dermaga, peningkatan kapasitas kapal, dan perbaikan infrastruktur penunjang, DPRD berharap masalah kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa–Bali dapat teratasi secara berkelanjutan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
