DPRD Banyuwangi Soroti Kemacetan Pelabuhan Ketapang, Minta Evaluasi Total Layanan Penyeberangan
M-Radar News, Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, menyoroti penumpukan kendaraan dan kemacetan panjang yang terjadi di jalur Pantura menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, berpotensi menghambat distribusi logistik, serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelaku usaha di sekitar kawasan pelabuhan.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengatakan, persoalan antrean kendaraan di kawasan Ketapang perlu segera diurai melalui langkah konkret, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi tidak seharusnya hanya ditangani sebagai persoalan musiman, tetapi perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengelolaan penyeberangan.
“Kemacetan ini bukan sekadar keluhan musiman, melainkan dampak dari pengelolaan penyeberangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” kata Made saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).
“Jalur Pantura Ketapang, merupakan urat nadi transportasi logistik yang menghubungkan Jawa dan Bali. Jika lumpuh, dampaknya sangat luas terhadap perekonomian kawasan,” lanjutnya.
DPRD Banyuwangi mendorong seluruh pihak terkait, khususnya PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta jajaran kepolisian, untuk segera melakukan langkah penanganan secara terpadu.
Made Cahyana juga menekankan perlunya solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu mengantisipasi peningkatan volume kendaraan di masa mendatang.
“Segera ada langkah konkret semua pihak, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Terutama pemerintah pusat dan ASDP. Serta membangun dermaga yang memiliki kapasitas untuk kendaraan berat,” ujarnya.
Sejumlah langkah yang didorong DPRD Banyuwangi, antara lain optimalisasi armada dan dermaga. Hal itu mencakup penambahan serta peremajaan kapal berkapasitas besar, sekaligus evaluasi terhadap pola pelayanan dan waktu bongkar muat agar arus kendaraan dapat bergerak lebih cepat.
Selain itu, DPRD meminta optimalisasi buffer zone atau kantong parkir di luar jalur utama. Area tersebut dinilai penting untuk menampung kendaraan, khususnya kendaraan logistik dan wisatawan, sehingga tidak terjadi penumpukan di badan jalan nasional.
DPRD juga mendorong penerapan dan edukasi e-ticketing secara lebih optimal. Pengguna jasa penyeberangan diharapkan membeli tiket melalui layanan daring Ferizy sebelum tiba di kawasan pelabuhan, sehingga dapat mengurangi antrean kendaraan yang berhenti di sekitar akses masuk pelabuhan.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting. Rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara terukur dengan melibatkan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyuwangi, terutama ketika terjadi peningkatan volume kendaraan.
“Kami tidak ingin Banyuwangi yang sedang berkembang pesat, dari sektor pariwisata dan investasi tercoreng akibat kemacetan berulang di pintu masuk pelabuhan. Kenyamanan masyarakat umum dan kelancaran arus barang harus menjadi prioritas utama,” pungkas Made.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
