Netanyahu Ajak Partai Anti-Terorisme Bergabung Bentuk Pemerintahan Nasional Israel
M-Radar News, Internasional – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu mengajak partai-partai politik yang menentang terorisme untuk bergabung dengan Partai Likud dalam membentuk pemerintahan nasional yang luas.
Ajakan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial (medsos) pribadinya, menyusul hasil pemilihan umum yang belum menghasilkan mayoritas bagi blok politik yang dipimpinnya.
Netanyahu menegaskan, masyarakat Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab, seperti Ra’am dan Joint List, yang menurutnya mendukung terorisme serta menolak keberadaan Israel sebagai negara Yahudi.
“Publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra’am dan Joint List partai-partai yang mendukung terorisme serta menolak keberadaan negara Yahudi,” tulis Netanyahu dikutib, pada Senin (2/11/2026).
Ia mengatakan, Partai Likud sejak awal telah membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk membentuk pemerintahan nasional yang lebih luas.
Menurut Netanyahu, mayoritas pemilih Yahudi telah memberikan dukungan kepada Likud sebagai partai dengan perolehan suara terbesar sekaligus menginginkan dirinya kembali memimpin pemerintahan Israel.
“Kami berupaya membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan partai lain mana pun yang ingin bergabung, dengan syarat mereka tidak mendukung terorisme. Saya terbuka untuk berdialog mengenai masalah ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kali pertama Netanyahu, secara terbuka menyerukan pembentukan pemerintahan sejak hasil pemilihan umum pekan lalu diumumkan.
Berdasarkan hasil pemilu, Partai Likud memperoleh 27 kursi di Knesset. Sementara itu, blok politik pendukung Netanyahu mengumpulkan total 53 kursi.
Di kubu lain, Partai Yashar meraih 21 kursi. Blok yang dipimpin Ketua Yashar, Gadi Eisenkot, memperoleh total 48 kursi. Adapun partai-partai Arab mengamankan 19 kursi.
Sebelumnya, ketika proses penghitungan suara belum sepenuhnya rampung, Netanyahu telah menyerukan pembentukan pemerintahan sayap kanan yang kuat.
Ia juga memperingatkan agar pemerintahan berikutnya tidak bergantung pada dukungan partai-partai Arab, yang disebutnya anti-Zionis.
Dalam pidatonya saat itu, Netanyahu menuding partai-partai Arab menentang keberadaan Israel dan menyerang militer negara tersebut.
Ia juga mempertanyakan sikap para politisi yang mendukung kerja sama dengan partai-partai tersebut, meskipun sebagian di antaranya memiliki latar belakang dinas militer.
“Likud adalah partai terbesar di Israel. Kita harus membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat,” kata Netanyahu.
Eisenkot Buka Peluang Koalisi bagi Anggota Knesset
Di tengah upaya pembentukan pemerintahan baru, Ketua Partai Yashar Gadi Eisenkot sebelumnya juga menyampaikan tawaran politik kepada anggota parlemen dari berbagai kelompok.
Eisenkot, juga memaparkan empat prinsip utama yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin bergabung dalam koalisi yang diusulkannya.
Ia menegaskan, setiap anggota Knesset (MK) yang bersedia menerima prinsip tersebut berpeluang menjadi mitra dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.
Eisenkot menginginkan pemerintahan yang memiliki karakter Zionis, inklusif, serta mengedepankan kepentingan nasional.
Empat prinsip yang diajukannya, meliputi;
- Pengakuan terhadap Israel, sebagai negara Yahudi yang demokratis, liberal, dan egaliter;
- Komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan;
- Kewajiban menjalani dinas militer, dinas nasional, atau pengabdian sipil bagi seluruh warga negara; serta
- Pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris.
Selain itu, calon mitra koalisi juga harus memiliki komitmen untuk mengakhiri kekuatan militer dan kekuasaan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza.
“Anggota Knesset mana pun yang bersedia menyetujui prinsip-prinsip ini merupakan mitra potensial dalam membentuk pemerintahan baru yang akan bermanfaat bagi Israel,” kata Eisenkot.
Ia menambahkan, kesempatan bergabung dalam pemerintahan yang diusulkannya terbuka bagi seluruh pejabat terpilih yang menerima prinsip-prinsip tersebut dan bersedia memikul tanggung jawab pemerintahan.
“Pintu menuju pemerintahan yang akan kami bentuk terbuka bagi pejabat terpilih mana pun yang menerima prinsip-prinsip ini dan siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
