Putra Netanyahu Sebut Warga Arab Israel Jadi ‘Ancaman’ Terbesar
M-Radar News, Internasional – Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuai kecaman luas setelah melontarkan pernyataan kontroversial mengenai warga Arab Israel.
Melalui akun media sosial X pada Jumat, 30 Oktober 2026, Yair menyebut, keberadaan warga Arab Israel sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan Negara Israel.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat Yair menanggapi hasil pemilihan Knesset (Parlemen Israel) ke-26.
Mengutib jpost.com, Jumat (30/10/2026). Yair mengklaim, bahwa selain program nuklir Iran, ancaman terbesar bagi Israel justru berasal dari kelompok yang disebutnya sebagai “Arab Israel”.
Menurutnya, ancaman tersebut bahkan melampaui potensi bahaya dari warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Turki, maupun gelombang antisemitisme di negara-negara Barat.
“Suatu negara tidak dapat bertahan lama ketika 20 persen penduduknya mengidentifikasi diri dengan musuh-musuhnya dan menginginkan kehancurannya,” tulis Yair dalam unggahannya.
Ia juga menyinggung kondisi Prancis, yang menurutnya mengalami kemunduran akibat besarnya proporsi penduduk Muslim.
Yair bahkan menilai Islam sebagai ideologi politik yang tidak dapat hidup berdampingan secara damai dengan kelompok yang berbeda keyakinan, seraya membandingkannya dengan pemeluk agama lain seperti Yahudi, Kristen, Buddha, dan Hindu.
Kecaman Keras dari Parlemen dan Publik
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari anggota Knesset asal Arab, Ahmad Tibi. Ia mengecam komentar Yair sebagai bentuk rasisme, dan menilai sang putra perdana menteri tidak memahami realitas kehidupan masyarakat Arab di Israel.
“Si gelandangan dari Miami itu kembali mengeluarkan pernyataan rasis dan khas. Setidaknya, orang Arab di sini bekerja untuk kehidupan yang bermartabat dan tidak sekadar berkicau dari kediamannya di Miami,” ujar Tibi.
Tibi menegaskan, masyarakat Arab akan terus konsisten memperjuangkan kesetaraan hak dan masa depan bersama di Israel, serta siap menghadapi kemungkinan pemilu berikutnya dengan dukungan yang lebih masif.
Kritik serupa datang dari konsultan hubungan masyarakat, Rani Rahav. Melalui media sosial, Rahav secara terbuka mempertanyakan sikap Benjamin Netanyahu terhadap pernyataan putranya.
Dengan demikian, ia mengingatkan kembali permintaan maaf yang pernah disampaikan sang perdana menteri terkait isu pemilih Arab pada pemilu 2015 silam.
Saat itu, dalam rekaman video tahun 2016, Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pernyataannya mengenai pemilih Arab yang mendatangi tempat pemungutan suara telah menyinggung banyak pihak.
Rahav juga menegaskan visinya agar anak-anak Arab, dapat tumbuh aman dan memiliki kesempatan setara sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.
Penyelidikan Dugaan Campur Tangan Qatar dan Pelanggaran Pemilu
Polemik ini bergulir di tengah penyelidikan badan intelijen Israel, Mossad terkait dugaan campur tangan asing dalam pemilihan Knesset ke-26.
Mossad mengonfirmasi keterbantuannya bersama Badan Keamanan Israel (Shin Bet) untuk mendalami aliran dana dari Qatar, kepada pihak-pihak yang terkait dengan Daftar Gabungan.
Kendati demikian, informasi awal menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap hasil pemilu.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komite Pemilu Pusat Israel, Dean Livne menegaskan, bahwa penyelidikan tersebut tidak menyasar sektor masyarakat tertentu dan dipastikan tidak mengubah hasil pemungutan suara.
Di sisi lain, kepolisian Israel juga melanjutkan penyelidikan terpisah terkait dugaan praktik suap dan intimidasi pemilih yang melibatkan aktivis partai Ra’am, dengan tujuh orang telah ditangkap.
Partai Likud mengeklaim telah menyerahkan bukti-bukti dugaan pelanggaran pidana serius, termasuk manipulasi hasil pemilu di wilayah masyarakat Arab kepada kepolisian, Shin Bet, dan Komite Pemilu Pusat.
Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Wali Kota Rahat, Talal al-Krenawi. Ia menyebut tudingan Likud sebagai kebohongan dan bentuk provokasi terhadap komunitas Badui, yang telah menggunakan hak pilih secara sah dan transparan.
Krisis pernyataan dan silang sengketa ini semakin memperuncing ketegangan politik di Israel pasca-pemilu Knesset ke-26, sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai kesetaraan hak dan kohesi sosial antarkelompok masyarakat di negara tersebut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
