APBN dan Penerimaan Negara di Bengkulu Catat Kinerja Positif, Ini Realisasinya
M-Radar News, Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu merilis kinerja APBN Regional Bengkulu hingga 30 Juni 2026, pada Jumat, 24 Juli 2026.
Konferensi pers menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohammad Irfan Surya Wardhana bersama Kepala KPP Pratama Bengkulu Raden Rara Endah Padminingrum, Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua Agus Pramono, Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan, Kepala KPPBC TMP C Bengkulu Nazwar, serta Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal.
Irfan mengatakan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1,42 triliun atau tumbuh 31,25 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, sedangkan belanja negara terealisasi Rp7,24 triliun atau 52,53 persen dari pagu APBN.
Menurut Irfan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 35,38 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 15,11 persen.
Di sisi belanja, pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan anggaran guna mendukung program prioritas nasional, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memastikan manfaat APBN dirasakan masyarakat.
Irfan menjelaskan, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp2,69 triliun atau 49,53 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp1,59 triliun, belanja barang Rp521,46 miliar, belanja modal Rp578,3 miliar, dan bantuan sosial Rp4,14 miliar yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.
Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp4,55 triliun atau 54,47 persen dari pagu. Dana Desa telah mencapai 63,63 persen, sedangkan DAK Nonfisik sebesar 51,42 persen, sementara penyaluran DAK Fisik masih menunggu penyelesaian persyaratan administrasi oleh sebagian besar pemerintah daerah.
Kanwil DJPb juga mencatat penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung ke rekening penerima telah mencapai Rp473,01 miliar kepada sekitar 20 ribu guru di Bengkulu. Penyaluran langsung tersebut dinilai meningkatkan ketepatan waktu dan mempercepat manfaat yang diterima para guru.
Pada sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,16 triliun kepada 25.555 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp57,25 miliar kepada 8.377 debitur. Penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Mukomuko, sedangkan UMi terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara.
Program prioritas nasional juga terus berjalan di Bengkulu. Hingga 23 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 347.304 penerima manfaat melalui 142 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan realisasi anggaran Rp278,59 miliar, sedangkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai progres 96,91 persen di Kota Bengkulu dan 91,54 persen di Kabupaten Kaur.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal memaparkan kondisi makroekonomi Bengkulu masih menunjukkan ketahanan. Perekonomian Bengkulu, pada Triwulan I 2026 tumbuh 4,72 persen secara tahunan dengan inflasi Juni 2026 sebesar 3,96 persen.
Win Rizal menyebut tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,23 persen, angka kemiskinan sebesar 11,88 persen, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,68, dan Nilai Tukar Petani sebesar 196,87. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga meski berada di tengah tekanan ekonomi global.
Kemudian Kepala KPP Pratama Bengkulu, Raden Rara Endah Padminingrum menjelaskan, penerimaan pajak hingga Juni 2026 mencapai Rp1,166 triliun atau 40,73 persen dari target APBN, meningkat 35,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya aktivitas ekonomi, implementasi Coretax, dan kepatuhan wajib pajak.
Ia mengatakan sektor industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, serta pertanian menjadi penyumbang utama penerimaan pajak, dengan komoditas kelapa sawit menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan Rp478,62 miliar.
Sedangkan batu bara mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 152,46 persen. Hingga akhir Juni 2026, pelaporan SPT telah mencapai 124.671 atau 89,64 persen dari target.
Selanjutnya, Kepala KPPBC TMP C Bengkulu Nazwar menyampaikan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Semester I 2026 mencapai Rp1,8 miliar. Kinerja tersebut didukung pulihnya aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai dan optimalisasi pengawasan barang kena cukai.
Nazwar menjelaskan, volume ekspor mencapai 398.387 ton dengan nilai sekitar Rp481,7 miliar. Komoditas ekspor utama meliputi cangkang sawit, kayu, kopi, batu bara, lintah, dan kepiting. Di bidang pengawasan, Bea Cukai Bengkulu melakukan 112 penindakan sepanjang Semester I 2026 dengan nilai barang sekitar Rp1,46 miliar dan potensi penyelamatan kerugian negara Rp884,38 juta. Penindakan mencakup rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol, hingga narkotika. Meski demikian, Nazwar mengungkapkan masih terdapat tantangan berupa belum terbitnya RKAB batu bara, tertundanya ekspor CPO akibat sertifikat GACC, dampak konflik Timur Tengah terhadap logistik internasional, serta penyesuaian kebijakan ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026.
Sementara itu, Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan menjelaskan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola di Bengkulu mencapai Rp31,15 triliun dengan lebih dari 1,19 juta unit aset. Pada Semester I 2026, PNBP dari pengelolaan aset meningkat 72 persen menjadi Rp3,58 miliar sehingga total PNBP KPKNL mencapai Rp4,05 miliar.
Menurut Bagus, optimalisasi pemanfaatan aset negara juga mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPKNL juga terus mendorong pengelolaan aset negara agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja APBN Regional Bengkulu hingga Semester I 2026 tetap terjaga. Pertumbuhan pendapatan negara, percepatan belanja pemerintah, peningkatan penerimaan pajak dan PNBP, serta dukungan terhadap program prioritas nasional diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
Dalam kesempatan itu turut dilakukan perjanjian kerjasama antara Kanwil DJPb Bengkulu dengan BPS Provinsi Bengkulu terkait penyediaan data ekonomi di Bengkulu. Kerjasama ini sebagai penyediaan data akurat sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
