Purbaya Yudhi Sadewa Respons Utang Pemerintah yang Lampaui Rp 10.000 Triliun
M-Radar News, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait total utang pemerintah yang sudah mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun per Juni 2026, atau sekitar 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Purbaya menyatakan bahwa rasio utang tersebut masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan, yaitu 60 persen terhadap PDB. Dengan demikian, rasio utang pemerintah masih berpotensi menurun hingga akhir tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan utang hingga akhir tahun berjalan.
“Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan utang sampai akhir tahun. Harusnya bisa turun sedikit karena tahun ini belum berakhir,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya menjelaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Untuk menjaga kestabilan fiskal, pemerintah akan memperketat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB.
“Strategi kami adalah membatasi defisit agar tidak terlalu tinggi,” tambahnya.
Selain kontrol defisit, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pemungutan pajak tanpa menaikkan tarif atau menciptakan jenis pajak baru. Purbaya menegaskan fokus pemerintah adalah meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak melalui perbaikan sistem dan operasional.
“Kami akan memperbaiki cara pengoperasian sistem perpajakan, bukan dengan menaikkan pajak,” jelas Purbaya.
Langkah ini diambil untuk memastikan beban fiskal pemerintah tetap terkendali dan utang tidak membebani pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan negara secara prudent dan transparan demi stabilitas ekonomi nasional.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
