Gubernur Khofifah Tegaskan Perubahan APBD Jatim 2026 Fokus Pemenuhan Mandatory Spending
M-Radar News, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib serta program prioritas pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jatim, pada Senin (10/8/2026).
Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa perubahan belanja daerah difokuskan untuk memenuhi kewajiban penganggaran sesuai amanat undang-undang.
“Kebijakan belanja daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan belanja mengikat,” ujarnya.
Prioritas Anggaran pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Penyesuaian alokasi anggaran paling besar dialokasikan pada fungsi pendidikan sebesar Rp9,53 triliun atau 31,93 persen dari total belanja daerah.
Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program penting seperti penambahan beasiswa bagi 50.000 siswa kurang mampu serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Sektor kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp6,18 triliun atau 24,29 persen dari total belanja daerah. Penambahan anggaran di sektor ini difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dan perbaikan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Pembangunan infrastruktur pelayanan publik juga menjadi fokus utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,27 triliun atau 32,90 persen dari total APBD. Anggaran ini bertujuan meningkatkan kemantapan jalan provinsi serta infrastruktur dasar masyarakat, yang secara bertahap ditargetkan mencapai 40 persen.
Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa penajaman program prioritas ini sejalan dengan capaian positif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Semester I-2026.
Ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen (c-to-c), tertinggi di Pulau Jawa, disertai penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen pada Maret 2026.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang inklusif, di mana peningkatan ekonomi diikuti penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah naik dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun, terutama didukung oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp17,63 triliun melalui optimalisasi retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, terdapat tambahan pendapatan dari dana insentif pemerintah pusat sebesar Rp31 miliar sebagai penghargaan atas prestasi Pemprov Jatim dalam menekan tingkat pengangguran terbuka.
Postur Belanja dan Defisit Anggaran
Dengan penambahan belanja daerah yang lebih tinggi untuk membiayai mandatory spending dan program prioritas, postur belanja diusulkan naik dari Rp27,22 triliun menjadi Rp29,86 triliun. Rinciannya meliputi:
- Belanja Operasi: Rp22,05 triliun
- Belanja Modal: Rp2,16 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp302,35 miliar
- Belanja Transfer: Rp5,34 triliun
Akibatnya, defisit anggaran disesuaikan menjadi Rp3,37 triliun. Namun, Gubernur Khofifah memastikan defisit tersebut tertutup sepenuhnya oleh pembiayaan daerah yang terukur, yakni penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit BPK sebesar Rp3,38 triliun, dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp9,17 miliar.
Gubernur Khofifah mengharapkan penyesuaian dan penajaman anggaran ini dapat dikaji bersama legislatif secara realistis demi kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, nota keuangan Raperda APBD 2026 harus memuat tata perangkaan yang realistis sesuai potensi dan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makin sejahtera.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
