MPR Akan Distribusikan Undangan Sidang Tahunan ke Presiden-Wapres Terdahulu Mulai Senin Depan
M-Radar News, Jakarta – MPR RI akan mulai mendistribusikan undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 14 Agustus 2026, kepada para mantan presiden dan mantan wakil presiden mulai hari Senin, 10 Agustus 2026. Undangan juga akan diberikan kepada ketua umum partai politik.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, bahwa proses distribusi undangan akan dimulai pada awal pekan depan. Namun, teknis pembagian tugas penyampaian undangan masih dibahas bersama DPD RI, yang menjadi salah satu penyelenggara Sidang Tahunan MPR.
“Mulai Senin sudah didistribusikan ke mantan-mantan wakil presiden dan termasuk para mantan presiden, termasuk ketua umum partai politik,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Muzani menambahkan, bahwa pimpinan MPR saat ini tengah memeriksa kesiapan undangan. Setelahnya, pembagian tugas penyampaian undangan akan dilakukan antara pimpinan MPR dan DPD. MPR berharap seluruh mantan presiden dan wakil presiden dapat hadir dalam Sidang Tahunan tersebut.
Terkait kehadiran para mantan presiden, Muzani menyatakan pihaknya belum bisa memastikan siapa saja yang akan hadir pada acara tersebut. “Belum, karena kita belum tahu ya kita belum. Nanti, nanti akan kami kabari siapa yang akan datang dan siapa yang berhalangan. Mudah-mudahan bisa datang semuanya,” ujarnya.
Selain mantan presiden dan mantan wakil presiden, ketua umum partai politik juga diundang untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR. Muzani menegaskan tidak ada tokoh negara lain atau ketua parlemen dari negara lain yang akan diundang pada agenda tersebut.
Sidang Tahunan MPR dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan.
Sidang Tahunan MPR merupakan agenda penting dalam kalender politik nasional yang menjadi wadah penyampaian laporan dan pidato kenegaraan oleh Presiden serta evaluasi kinerja lembaga negara.
Kehadiran mantan presiden dan wakil presiden serta ketua umum partai politik diharapkan dapat memberikan dukungan dan legitimasi dalam pelaksanaan sidang tersebut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
