Pasca-OTT KPK, BNPB: Ada Beberapa Ruangan yang Disegel
M-Radar News, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu pagi, 14 Oktober 2026.
Penyegelan ini merupakan bagian dari proses penyidikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa malam sebelumnya.
Pelaksana tugas (Plt.) Kapusdatin Komunikasi Kebencanaan sekaligus Juru Bicara BNPB, Berton Suar P. Panjaitan membenarkan adanya penyegelan tersebut.
Ia menjelaskan, bahwa KPK tidak melakukan penggeledahan, melainkan hanya menyegel beberapa ruangan guna memudahkan pelaksanaan tugas dan percepatan proses penyidikan.
“Kalau penggeledahan, kami tidak dapat informasinya, tetapi memang ada beberapa ruangan yang disegel ini demi mungkin KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tugasnya nanti mempercepat prosesnya,” kata Berton dikutib, Rabu (14/10/2026).
Berton tidak merinci ruangan yang disegel maupun jumlahnya, namun mengakui bahwa kondisi ini sedikit berpengaruh pada aktivitas di kantor BNPB.
Meski demikian, pelayanan publik tetap berlangsung sebagaimana tanggung jawab BNPB dalam penanganan bencana di Indonesia.
OTT yang dilakukan KPK pada Selasa malam, 13 Oktober 2026, berujung pada penangkapan 14 orang. Mereka yang diamankan terdiri dari Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), pegawai atau tenaga ahli BNPB, serta pihak swasta.
Sementara itu, Juru bicara Budi Prasetyo menyatakan, bahwa dalam operasi tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1,4 miliar, logam mulia berupa emas batangan, dan tabungan.
KPK menduga kasus ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk dana siap pakai yang digunakan untuk penanganan bencana.
Penyegelan ruangan-ruangan di kantor BNPB merupakan bagian dari upaya KPK untuk mempercepat proses penyidikan dan memastikan kelengkapan bukti.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis BNPB dalam penanganan bencana di Indonesia. Penyelidikan KPK diharapkan dapat menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara di sektor kebencanaan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
