Mentan Amran Non Job-kan 14 Pejabat Kementan Terkait Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah

Mentan Amran Non Job-kan 14 Pejabat Kementan Terkait Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah

M-Radar News, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang diduga terlibat penyimpangan uang senilai miliaran rupiah. Pejabat yang dicopot berasal dari eselon I, II, hingga III dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementan.

Amran menegaskan pencopotan tersebut bukan merupakan pemecatan, melainkan penonaktifan sementara atau non-job sambil menunggu hasil pemeriksaan. Jika terbukti merugikan negara, kasus akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan. Sebaliknya, apabila terbukti tidak melakukan pelanggaran, pejabat tersebut akan dikembalikan ke jabatan semula bahkan berpotensi dipromosikan.

“Ini merupakan penyegaran sekaligus tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan uang miliaran rupiah,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Selasa (18/8/2026). Ia juga menegaskan perlakuan akan dilakukan secara adil tanpa pengecualian, termasuk terhadap salah satu pejabat yang merupakan keluarga dekatnya.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan integritas birokrasi di Kementerian Pertanian. Amran memberikan batas waktu maksimal tiga bulan bagi Inspektorat Jenderal untuk menyelesaikan pengusutan, dengan harapan proses bisa selesai lebih cepat, bahkan dalam waktu sekitar satu bulan.

Selain mencopot pejabat yang diduga bermasalah, Kementan juga melantik lebih dari 30 pejabat eselon II untuk mengisi posisi yang kosong, sebagai langkah penyegaran organisasi dan membangun budaya kerja yang profesional serta transparan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas demi menjaga kepercayaan publik dan mendukung reformasi pertanian yang berkelanjutan.

Amran menegaskan, “Keputusan ini diambil demi kepentingan negara dan tidak dipengaruhi hubungan pribadi, agar tidak membiarkan kejahatan terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian.”

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Tutup